Birokrasi TTU Semakin Mengalami Kehancuran, PSI TTU Desak DPRD Panggil Bupati TTU

Birokrasi TTU Semakin Mengalami Kehancuran, PSI TTU Desak DPRD Panggil Bupati TTU


NTT, LIPUTAN7.ID Melihat lambatnya proses seleksi calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara(TTU). Sekertaris DPD kabupaten TTU, Agustinus Taena angkat bicara.

Tenaga Kontrak Daerah (Tekoda), kata Taena, merupakan PTT yang direkrut oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Agustinus menyatakan, bahwa penataan birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi semakin tak terkontrol.

“Lebih tepatnya birokrasi TTU semakin mengalami kehancuran. Dalam kebijakan proses perekrutan PTT tahun 2022 melalui BKDPSDM yang dikepalai Arkadius Atitus jelas-jelas terbukti mengangkangi Perbup No. 71 tahun 2021 tentang SOP pengangkatan PTT Kabupaten TTU,” tegasnya. Kamis, (07/04/2022) malam.

Hal tersebut sangat berpengaruh pada nasib para pencari kerja yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

Selain itu, Taena juga membeberkan bahwa 2.706 PTT yang dirumahkan sejak 1 Januari 2022 hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemda TTU untuk menetapkan kembali PTT dalam beberapa Dinas teknis yang mengalami kekurangan jumlah pegawai.

Hal ini sangat berdampak pada kerugian imaterial yang luar biasa, sebab sangat berdampak buruk pada proses pelayanan publik di Kabupaten TTU.

Dikatakan, Perekrutan Tenaga PTT Sarat Kepentingan, DPD PSI TTU Desak DPRD Panggil Bupati TTU.

“Melihat fenomena yang sedang terjadi di TTU, yang di mana banyaknya PTT yang sudah lama mengabdi sampai belasan tahun, baik tenaga Guru, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya dan tidak diakomodir kembali oleh Pemda TTU di pimpinan Bupati Juandi David dan Eusabius Binsasi, maka dengan ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara (DPD-PSI TTU), desak DPRD TTU panggil Bupati TTU dan cari solusi mengenai nasib para PTT yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” jelanya.

“Jadi harus hargai jasa mereka, bukan asal berhentikan mereka tanpa pertimbangan jasa mereka,” tambahnya.

Seharusnya sebagai “orang baik” menurut masyarakat TTU sebelum pemilihan, maka Bupati dan wakil Bupati TTU harus bijak dalam mengambil keputusan dan harus mampu mengayomi seluruh masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik karena mengecewakan masyarakat kecil.

“DPRD TTU sebagai wakil rakyat seharus tidak tinggal diam tapi harus panggil bupati sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mencari solusi terkait nasib para mantan PTT yang sudah mengabdi bertahun-tahun atau belasan tahun,” tutupnya.

(Alberto/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi