Pengaduan Sengketa Tanah Oleh Pemilik Sertifikat Tanah Dan Pemilik Kuburan Leluhur Ke Polres Malaka

Pengaduan Sengketa Tanah Oleh Pemilik Sertifikat Tanah Dan Pemilik Kuburan Leluhur Ke Polres Malaka


Malaka NTT,Liputan7.id –Pengaduan Sengketa tanah oleh Pemilik sertifikat tanah (IMM) dengan pemilik kuburan leluhur (LFI) ke Polres Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur ( NTT), Senin,18/4/2022 bertempat di Dusun Lookmi-RT/RW 11/006-Desa Wederok-Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

Pengaduan ini diadukan ke Polres Malaka, karena (LFI) mengerjakan pagar di atas tanah yang berada di sekitaran kuburan yang disengketakan.

Proses pengaduan ini diselesaikan oleh anggota Polisi di polres Malaka dengan kesepakatan lisan, bahwa akan diselesaikan di Kantor Desa oleh Kepala Desa dengan kedua kubu yang bersengketakan tanah.

Penjelasan salah satu anggota polisi terkait sengketa tanah ini bahwa “(IMM) adalah pemilik sertifikat sedangkan (LFI) pemilik kuburan.

Dan di dalam sertifikat ini termuat aturan dalam PP 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata.

Menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang.

Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Berdasarkan penjelasan anggota Polisi ini, dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga mendapatkan kesepakatan bersama bahwa tanah yang disengketakan akan diurus di Kantor Desa pada hari Senin Minggu depan.

Kesepakatan atas penjelasan terkait PP no 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 berlangsung secara kondusif dan aman. Pesan akhir dari salah satu anggota polisi yang menjelaskan PP tersebut bahwa “setelah kesepakatan ini, tidak boleh ada lagi persoalan lain.

Tidak ada perkelahian. Dan tanah ini untuk sementara tidak ada yang mengerjakan sampai keputusan akhir.

Pagar yang sudah ada tidak boleh dibongkar dan dilanjutkan pengerjaan baik oleh pihak pengadu maupun teradu.

Masalah tanah ini didatangi lagi oleh pihak kepolisian karena disebabkan pihak pengadu membongkar pagar yang dibuat oleh pihak teradu.

Namun hal ini kembali kondusif setelah pihak yang membongkar pagar mendapat pencerahan dari pihak kepolisian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarta : Alberto / Editor     : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi