Diduga Tercium Perjokian Kecamatan Pedes di Biarkan Terjadi, Seolah Tidak Terlihat dan Terdengar  Masyarakat

Diduga Tercium Perjokian Kecamatan Pedes di Biarkan Terjadi, Seolah Tidak Terlihat dan Terdengar  Masyarakat


Diduga Tercium Perjokian Kecematan Pedes di Biarkan Terjadi

KARAWANG,Liputan7.id – Adanya dugaan per-Joki-an (Persyaratan Validasi meminjam Ijazah Orang lain) Perangkat Desa di Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.

Sebenarnya sudah diketahui oleh BPD setempat, Kasiepem Kecamatan dan Camat Pedes.

Hal itu disampaikan Yeyen Ade Poetra selaku perangkat lama Desa Kertamulya kepada awak media liputan 7id media,” Senin (25/4/2022).

Akan tetapi sepertinya BPD, Kasiepem dan Camat Pedes seolah-olah tutup mata dengan permasalahan adanya per-Joki-an di Desa Kertamulya ini.

Sehingga terkesan dibiarkan oleh para pihak yang semestinya menegakan aturan atau mengingatkan.

Menyikapi tentang per-joki-an dan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa Kertamulya menurut Aan Karyanto selaku Sekretaris PPDI Kabupaten Karawang hal itu diduga sudah cacat hukum.

Pasalnya perangkat desa yang lama belum membuat surat pengunduran diri dan belum menerima SK pemberhentian dari Kepala desa yang baru, bahkan hal tersebut sudah direkomendasi oleh Camat.

“Saya pertanyakan kepada pihak Kecamatan yang punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Apakah sesuai tidak dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau mengacu kepada Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa,” ujarnya.

Ia berharap kepada pihak kecamatan kalau memang itu ada unsur kesengajaan atau tidak sesuai dengan regulasi tolong agar dipertimbangkan kembali pengangkatan perangkat desa yang baru.

Apalagi sebagai informasi yang kami bawa ada empat perangkat desa yang memakai ijazah orang lain atau memakai persyaratan orang lain.

“Nah ini kan jelas kepala desa itu melakukan keterangan yang tidak benar. Seharusnya ketika pada saat pengangkatan perangkat desa yang baru itu harus ada pemberhentian perangkat desa yang lama.

Perangkat desa yang lama diberhentikan apa dasarnya dan apa alasannya, itu kan harus jelas kalau misalkan perangkat desa lama mengundurkan diri,” tanya Aan.

Lebih lanjut Aan menuturkan, kalau misalkan mereka itu melakukan keterangan yang tidak benar ia berhentikan tetapi harus jelas, tempuh aturannya.

“Nah itu yang sangat disesalkan ketika pihak kecamatan maupun pihak pemerintahan desa Kertamulya ketika pada saat pengangkatan itu tidak memakai prosedur yang sudah ditentukan oleh Permendagri tahun 2017 dan Perda tahun 2019,” sesal Aan.

Aan mendukung penuh langkah Yeyen untuk membawa permasalahan per-joki-an yang diduga terjadi di Desa Kertamulya ke ranah hukum.

Disinyalir semua itu sudah melanggar dua pasal di dalam KUHP, yaitu pasal pemalsuan dokumen dan pasal penggelapan uang negara.

“Dengan membiarkan adanya per-joki-an perangkat desa berarti sudah membiarkan munculnya korupsi baru,” pungkas Aan.(Ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi