Diduga Mainkan Anggaran DD, Pjs Kades Lasalepa Segera Diperiksa Kejari Muna

Diduga Mainkan Anggaran DD, Pjs Kades Lasalepa Segera Diperiksa Kejari Muna


SULAWESI TENGGARA, LIPUTAN7.ID  Kejaksaan Negeri Muna (Kejari Muna) dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap penjabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Lasalepa Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut terkait dugaan korupsi “Mainkan Anggaran” penyalagunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021.

Pjs Kades Lasalepa, Laode Taima sebelumnya dilaporkan berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lasalepa pada hari Jumat (21/4/22) perihal kinerja pemerintah desa (Pemdes) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) dan DD tahun anggaran 2021.

Penyalagunaan DD yang dimaksud yakni Dana 8% Penanggulangan Covid-19 Rp 74.318.240 dari total keseluruhan DD Rp 928.878.000 yang tidak terealisasi Rp 42. 318. 240. Pengadaan alat-alat perbengkelan mobil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 yang belum terealisasi kurang lebih Rp.15.500.000. Pengadaan perlengkapan alat tangkap ikan dengan pagu Rp. 58.000.000 belum direalisasikan sama sekali. Pelatihan-pelatihan yakni 4 item Pelatihan Rp. 13.000.000 belum direalisasikan sama sekali. Pembentukan BUMDES Rp.6.000.000 belum juga direalisasikan. Ditaksir total kerugian negara Rp 134.818.240.

Kepala Kejari Muna, Agustinus Ba’ka Tangdaliling melalui Kasi Intelijen, Fery Febrianto menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan resmi perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pjs Kades Lasalepa. Bukti Laporan berupa data APBDes, setelah dilakukan pemeriksaan akan segera dikeluarkan surat pemanggilan resmi dalam waktu dekat.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan pemanggilan,” ujar Fery saat ditemui di ruang Kerjanya. Selasa, (10/05/2022).

Lanjut Fery, nantinya saat pemeriksaan upaya preventif akan dilakukan dengan klarifikasi terkait bukti item kegiatan yang sudah dikerjakan baik foto maupun laporan tertulisnya.

“Kita cek dulu apakah anggaran itu dipake buat kepentingan pribadi atau tidak. Jadi kita tetap mendahulukan asas praduga tak bersalah. Unsur-unsur dan pasal-pasal yang ada entah itu UU Tipikor sudah harus terpenuhi juga. Menguntung diri sendiri atau ada kerugian negaranya,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi