LPJ 2021 Diduga Belum Rampung, Hukum Tua Tondey Satu Warning Kaur Keuangan Desa

LPJ 2021 Diduga Belum Rampung, Hukum Tua Tondey Satu Warning Kaur Keuangan Desa


MINAHASA SELATAN, LIPUTAN7.ID Anggaran dana desa tahun 2021 yang ada di Desa Tondey Satu Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan mendapat sorotan keras baik masyarakat dan pihak BPD itu sendiri.

Pasalnya hingga saat ini diduga LPJ Tahun 2021 belum saja dituntaskan oleh pihak Desa, karena terdapat kejanggalan yang diduga dilakukan oleh Kaur Keuangan yang ada.

Dari hasil informasi yang didapatkan mengatakan, LPJ Tahun 2021 belum dirampungkan sehingga berdampak pada kepentingan Perangkat Desa dan terutama untuk kebutuhan Desa itu sendiri.

Kaur Keuangan Desa Tondey Satu berinisial (J) saat dikonfirmasi di kediamannya mengatakan, Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum tua hingga saat ini tidak menerima laporan yang disodorkan terkait anggaran pengeluaran selama pengurusan sebesar Rp.31.250.000.

“Anggaran sebesar Rp.31.250.000 merupakan hasil pengeluaran yang dilakukan saat melakukan pengurusan APBDes sehingga keseluruhan mencapai 31 juta dan itu langsung di ambil lewat Anggaran Desa,” ucapnya. Selasa, (17/05/2022).

“Saya selaku Kaur keuangan juga selaku operator Desa dipercayakan oleh Hukum Tua terkait pengurusan APBDes sehingga dalam pengurusan tentu memerlukan biaya dan itu digunakan untuk sewa kendaraan,makan minum,transportasi dan sewa sopir,” tandasnya.

“Sayakan tidak punya uang,kami kerja untuk cari makan dan tidak mungkin juga gaji saya digunakan hanya untuk kepentingan desa, namun ketika semua telah selesai disaat laporan diserahkan ke hukum tua, justru laporan ditolak,” tutupnya.

Sementara itu Hukum Tua Desa Tondey Satu, Herry Lumowa saat dimintai keterangan lewat sambungan Telepon Selulernya mengatakan, selaku Hukum Tua sangat menghargai posisi dari Kaur Keuangan sehingga seluruh pengeluarah yang ada di desa sudah diserahkan langsung ke Kaur Keuangan bukan berarti seenaknya keluarkan anggaran begitu banyak.

“Saya tidak pernah campur soal keuangan yang ada di Desa, karena di Desa ada Kaur Keuangan dan itu jadi tupoksi Kaur keuangan untuk tanggung jawabnya sehingga segala keuangan Desa saya tidak pernah sentuh karena uang sama dia,” paparnya.

Lumowa menambahkan, Satu kali melapor 10x melakukan perjalanan harusnya selaku bendahara membuat SPPD karena itu tidak dianggarkan dan harus masuk perjalanan Dinas.

“Banyak kali kendaraan yang digunakan adalah milik saya pribadi namun tidak dihitung artinya itu bisa dipotong lewat pengeluaran tersebut, dia hitung justru ketika dia menggunakan kendaraan pribadinya padahal hanya beberapa kali,” jelasnya.

“Hingga saat ini, saya pribadi sudah melaporkan ke Camat Motoling Barat terkait masalah ini jadi tinggal menunggu beberapa hari kedepan prosesnya seperti apa dan berharap Kaur Keuangan dapat menyelesaikan secepat mungkin terkait segala pengeluaran karena menurut bendahara anggaran sudah habis,” tungkasnya.(Michael/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi