Tipikor Dana BOS SMAN 1 Kabawo, Kejari Muna Terima Pengembalian Uang Negara Rp 275 Juta

Tipikor Dana BOS SMAN 1 Kabawo, Kejari Muna Terima Pengembalian Uang Negara Rp 275 Juta


 

MUNA, Liputan7.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terima uang pengembalian kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Kabawo, Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (23/05/2022).

 

Bambang Hartono Mantan Kepsek tersebut kembali menyetor pengembalian kerugian negara sebesar Rp 150 juta dari sebelumnya yang sudah disetorkan pada 7 Desember 2021 sebesar Rp 25 juta. Sebelumnya juga, mantan Bendahara sekolah La Aji pada tanggal 21 April 2022 mengembalikan Rp 100 juta.

 

Sampai dengan saat ini uang yang dikembalikan ke Kas Negara melalui Kejari Muna sudah Rp 275 juta dari kerugian Negara sebesar Rp 439.686.379 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

 

Kepala Kejari Muna, Agustinus Ba’ka Tangdaliling menyampaikan pada 2016 SMAN 1 Kabawo menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah ± Rp 1.083.600.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016. Biaya BOS yang diterima diperhitungkan sebesar Rp 1,4 juta/Siswa dengan jumlah siswa pada tahun itu sebanyak 774 orang. Pada tahun 2017 kembali menerima dana BOS sejumlah ± Rp 1.059.800.000 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus rupiah) yang dibagikan kepada 757 orang dengan sebesar Rp 1,4 juta/Siswa.

 

Dalam pelaksanaan dana BOS tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa item kegiatan yakni dilaksanakan dan atau diikuti atas kebijakan tersangka Bambang yang bertentangan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (PK) RI No 16 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri PK nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS serta Menteri PK RI No 26 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri PK No 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis BOS.

 

“Dimana dalam peraturan tersebut telah dijabarkan item apa saja yang dapat dan tidak dapat menggunakan dana BOS,” ujar Agustinus.

 

Lanjut Agustinus, dalam pengelolaan anggaran dana BOS tahun 2016 dan 2017 seluruh anggaran dicairkan oleh saksi La Aji selaku bendahara dana BOS yang dalam proses pencairannya atas persetujuan dari tersangka Selanjutnya, melakukan pembayaran atas kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan kepada pelaksana kegiatan. Saat itu terdapat sisa anggaran atas pencairan tersebut.

 

“La Aji menyerahkan sisa anggaran kepada Bambang, namun ketika terdapat kegiatan yang akan dibayarkan meminta kembali anggaran tersebut sebesar anggaran yang akan dibayarkan,” ungkapnya.

 

Agustinus menambahkan, pada Laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2016 dan 2017 terdapat tanda tangan Guru, Staf, Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap serta pelaksana kegiatan lainnya bukan merupakan tanda tangan asli pelaksana kegiatan. Juga terdapat selisih antara anggaran yang diterima oleh pelaksana kegiatan dengan anggaran yang dicairkan dan terdapat pula pembayaran kepada guru serta honorer yang kegiatannya tidak dilaksanakan. Semua itu berdasarkan arahan saudara Bambang.

 

“Perbuatan tersangka Bambang bersama-sama La Aji selaku Bendahara mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 439.686.379 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sulawesi Tenggara No: LAPKKN-558/PW20/5/2020 tanggal 23 Oktober 2020,” imbuhnya. (Faisal / 7umadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi