Ketua Korwil Jateng YLBH-IM Dipecat, Diduga Banyak Lakukan Pelanggaran

Ketua Korwil Jateng YLBH-IM Dipecat, Diduga Banyak Lakukan Pelanggaran


JEPARA, LIPUTAN7.ID Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Indonesia Menggugat, memecat Ridwan, S.H sebagai Ketua Korwil Jawa Tengah. Hal itu diuangkap Keua YLBI-IM Ahmad Gunawan saat jumpa pers pada Kamis 26/5/2022 pukul 14.30 Wib di Cafe Kopi Klotok Jalan HOS Cokroaminoto, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jum’at (27/5/2022).

Pemecatan Korwil YLBH Jawa Tengah atas nama Ridwan S.H dilakukan karena dinilai telah memanfaatkan Organisasi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan telah banyak melakukan pelanggaran terkait Kode etik advokat

Ketua Umum Yayasan Indonesia menggugat Ahmad Gunawan didampingi Korwil Jawa Barat, Suriaman Panjaitan dalam pers rilis tersebut menyampaikan,
“Secara pribadi dan rasa kemanusiaan, saya mencoba mempertahankan Ridwan, agar tetap berada di YLBH-IM, namun kesempatan yang sudah diberikan beberapa kali tidak pernah ditanggapi ataupun direspon dengan baik dan mengecewakan. Akhirnya dengan berat hati, kami memutuskan untuk berhentikan sebagai Korwil Jateng,” tegasnya.

Suriaman menambahkan, Sesuai dengan Surat Keputusan No.01/Kep. Pemberhentian/YLBH-IM/II/Tahun 2022, tertanggal 18 Februari 2022.

“Tertulis dalam SK, memutuskan dan menetapkan berupa pencabutan status keanggotaan dan hilangnya hak serta kewajiban Ridwan, SH, sebagai pengurus YLBH-IM Korwil Jateng dan badan hukum usaha lainnya yang berafiliasi dengan group YLBH-IM,” tanbahnya.

YLBH-IM memutuskan bahwa semua tindakan yang dilakukan Ridwan, dengan mengatasnamakan YLBH-IM sudah tidak menjadi tanggung jawab YLBH-IM.

“Dan bagi para klien yang merasa dirugikan oleh Ridwan bisa langsung menghubungi kami, agar bisa dibahas untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut,”  tandas Suriaman Panjaitan.

Secara legal formal, dalam konferensi pers ini, oleh YLBH-IM semua informasi sudah diberikan dan diterangkan kepada awak media dan sekaligus menjadi pemberitahuan resmi kepada warga masyarakat Kabupaten jepara terkait jasa hukum yang sudah diberikan oleh Ridwan.

“Pengambilan keputusan pemecatan yang diambil oleh Dewan Pembina tentang Ridwan, sudah melalui mekanisme panjang, termasuk meminta klarifikasi langsung kepada Ridwan, baik melalui surat undangan resmi maupun via jaringan telepon dan WhatsApp, Tapi tidak pernah digubris,” Pungkas Ahmad.

Ditempat yang sama, Suriaman Panjaitan, S.H. menambahkan, “Banyak laporan yang masuk kepada kami, yang intinya permintaan imbalan jasa oleh Ridwan, SH atas jasa layanan hukum yang mengatasnamakan YLBH-IM, ” terangnya.

Padahal jelas UU RI No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum isi dan bunyi Pasal 20 Pemberi Bantuan Hukum  dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan  Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

“Dan, Pasal 21 Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling  banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” jelasnya.

YLBH Indonesia Menggugat dengan KepmenkumHAM No. AHU-0005944.AH.01.04.2016, Beralamat kantor pusat di Jl. Raya Bekasi Km. 18 No. 35 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

(Edy Putra/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi