LSM Pakar Soroti Proyek Rp.2,7 Triliun Yang Diduga Bermasalah

LSM Pakar Soroti Proyek Rp.2,7 Triliun Yang Diduga Bermasalah


MEDAN, LIPUTAN7.ID Proyek Multi Year (Tahun Jamak) sebesar Rp2,7 Triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Utara diduga bermasalah.

Pasalnya, proyek Tahun 2022-2023 ini juga terkesan dadakan tanpa ada perencanaan sebelumnya.

Ketua Umum DPP LSM Pakar Atan G Gultom dan Ketua DPW LSM PAKAR Sumatera Utara Ir Linceria Nainggolan saat diwawancarai oleh awak media di Kantor Gubernur Sumut Jl Diponegoro Medan mengatakan, proyek yang diduga bermasalah diketahui bernilai Rp.2,7 Triliun ini juga sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hal ini dikuatkan dengan beredarnya surat dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang ditujukan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tertanggal 20 Mei 2022,” tuturnya. Jum’at, (03/06/2022).

“Dalam copy.an Surat yang beredar itu Inspektorat Jenderal Kemendagri minta penjelasan penggunaan alokasi Anggaran Tahun Jamak,” tandasnya.

Lebih lanjut Atan menjelaskan, Surat yang bernomor 910/1208/13 Tanggal 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi itu, patut diduga bermasalah.

“Kuat dugaan bahwa proyek yang bernilai fantastis ini sudah diarahkan kepada Satu Perusahaan yang akan menanganinya. Proyek pembangunan Jalan serta Jembatan ini kuat dugaan akan membuka celah korupsi dan tentunya Rakyat Sumut jugalah yang dirugikan,” jelasnya.

“Selain itu, proyek besar ini ditengarai juga ada kaitannya dengan suksesi pemilihan kepala daerah mendatang di Sumut,” tambah Atan.

Kalaupun Proyek bernilai Rp.2,7 Triliun dipaksakan, LSM Pakar akan terus mengawal jalannya proyek yang disebut-sebut untuk mensejahterakan rakyat Sumut itu.

Diduga proyek ini membuka celah Korupsi berjamaah bagi Pejabat Negara di Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, hadirnya proyek ini dinilai tiba-tiba dan terkesan dipaksakan.

Gubernur Sumatera Utara sendiri tidak pernah membuka gagasan proyek ini dalam berbagai agenda wajib, seperti saat membacakan pidato pengantar Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan
Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022.

Selain itu diketahui, proyek Tahun Jamak ini juga diduga tidak transparan dalam rancangan kebijakan umum APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2022.

“Parahnya, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2022 juga tidak menyebutkan adanya penggunaan anggaran proyek Rp. 2.7 Triliun ini,” tungkas Atan.

(Robinsius/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi