Bangunan Di Jalan Melati Tidak Miliki PBG, Begini Tanggapan Kasatpol PP Pematangsiantar

Bangunan Di Jalan Melati Tidak Miliki PBG, Begini Tanggapan Kasatpol PP Pematangsiantar


PEMATANGSIANTAR, LIPUTAN7.ID  Pemerintah secara resmi telah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Izin ini wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan. Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021.

Aturan ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Dalam aturan tersebut pasal 347 ayat 1 mengatur bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan dikeluarkan oleh pemda kabupaten kota sebelum berlakunya PP 16/2021, maka izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

Namun Dari Informasi yang berhasil dihimpun awak media di lapangan, Bangunan yang konon katanya milik “Orang dekat oknum DPRD Pematangsiantar” yang berdiri di Jalan Melati di duga tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pembangunannya terus berjalan dengan mengabaikan peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021.

Saat Di Konfirmasi via Whatsapp messenger Terkait Masalah Kepemilikan dan izin PBG Bangunan ini, Sang Oknum DPRD tidak mau menjawab pertanyaan dari awak media.

Di waktu terpisah, Kasatpol PP Pematangsiantar Robert Samosir kepada wartawan via Whatsapp messenger mengatakan bahwasanya pihaknya telah memberikan teguran secara tertulis kepada pemiliknya.

“Terkait Bangunan ini, kami sudah sampaikan teguran tertulis agar pemilik bangunan agar segera menguruskan PBGnya dan kita harapkan pemilik bangunan mematuhinya, bila dalam 7 hari ke depan belum juga di uruskan maka kami akan menyampaikan teguran tertulis yang ke 2 dan bila juga tidak diuruskan kami akan menyampaikan teguran ke 3 dan bila tidak diuruskan maka kami akan melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Robert.

(Zulfandi/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi