Kasatpol PP Sebut Perumahan Sumberjaya Tidak Melanggar DAS, Begini Tanggapan Berbagai Elemen Masyarakat

Kasatpol PP Sebut Perumahan Sumberjaya Tidak Melanggar DAS, Begini Tanggapan Berbagai Elemen Masyarakat


PEMATANGSIANTAR, LIPUTAN7.ID  Maraknya pemberitaan tentang Perumahan Griya Sumberjaya yang diduga berdiri dengan melanggar Garis Sempadan Sungai ternyata mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.

Salah satu yang menanggapi adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara (DPD GPP SUMUT) H.Dadang Darmawan Pasaribu.MSi. Saat ditanya wartawan terkait permasalahan ini via whatsapp mengatakan, hal ini perlu dicari lagi rujukan yang tepat terkait hal ini, salah satunya bisa mengkonfirmasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular yang berada di Jalan SM Raja Medan.

Dadang Darmawan juga menyesal kan tindakan Kasatpol PP Robert Samosir yang mengatakan, Bahwa itu bukan sungai, melainkan parit di salahsatu media online tanpa mengumpulkan pihak-pihak yang berkeberatan dan pihak developer dengan menunjukkan perda yang mengatur terkait hal ini serta peta bidang terkait Daerah Aliran Sungai yang berada Di Kota Pematangsiantar.

“Seharusnya semua pihak di undang duduk bersama, ada pihak yang keberatan, ada pihak developer serta ahli dan instansi yang faham masalah ini,” ucapnya.

Di waktu terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nasional Kota Pematangsiantar (DPC GBNN P.SIANTAR ) Zulfandi Kusnomo mengatakan akan terus mengawal terus permasalahan ini dan bersama tim investigasi akan terus mencari data yang valid terkait dugaan pelanggaran ini.

“Sebetulnya kami kecewa dengan kinerja Instansi yang telah mengeluarkan izin-izin ini, ini menjadi PR Kita bersama untuk mengawasi kinerja dinas-dinas agar kedepannya tidak sembarangan mengeluarkan izin dan kita pastikan agar tidak terjadi konspirasi antara pengusaha dan dinas-dinas di pemko,” ucap Zulfandi.

Anggota DPRD Dari Gerindra Bintar Saragih saat di minta tanggapan mengatakan sebaiknya masyarakat yang berkeberatan mengirimkan dumas ke DPRD melalui surat agar bisa di pelajari masalahnya.

“Begini saja tolong sampaikan surat resmi pengaduan ke DPRD biar kita DPRD Siantar turun kelokasi. setelah kita tinjau baru nanti kita tindak lanjutin untuk solusi yg terbaik buat masyarakat,” jawab binsar via whatsapp messenger.

Kasatpol PP Pematangsiantar Robert Samosir saat dikonfirmasi via whatsapp messenger terkait pernyataan nya tersebut mengatakan, Sesuai Perwa tentang PBG bahwa garis sempadan bangunan yang berbatasan dengan DAS, ditetapkan oleh PUPR dan berdesarkan keterangan yang saya terima bahwa garis sempadan bila bertanggul adalah 3 meter dan izin akan terbit bila sudah ada rekomendasi, dan data yang ada pada kami bahwa bangunan tersebut adalah KPR bersubsidi yg sesuai ketentuan harus ada izin agar dapat dilakukan akad kredit.

“Hasil pemantauan kami bahwa ada bangunan tambahan yang dilakukan oleh pemilik bangunan bukan oleh pengembang dan tanggul yang terbuat dari bronjong sudah ada yang longsor sehingga saya sampaikan ke pihak PUPR yang ikut serta kelapangan agar melakukan kajian ulang, Makanya saya sampaikan agar Dinas PUPR segera melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi,” jawab robert.

(Wandy/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi