Diduga Gelapkan SPPT Warga, Kades Tea Malala Bone Dipolisikan

Diduga Gelapkan SPPT Warga, Kades Tea Malala Bone Dipolisikan


BONE, LIPUTAN7.ID Praktek penggelapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) pajak bumi bangunan PBB diduga terjadi di Desa Tea Malala Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone pasalnya salah satu warga tidak pernah menerima SPPT PBB sejak 2015 lalu.

Persoalan ini diduga terjadi sejak Andi Samsu Alam menjabat sebagai Kepala Desa, sejak saat itu korban tidak pernah menerima SPPT PBB.

Dedi Rawan S,H selaku kuasa hukum menjelaskan, dugaan penggelapan SPPT tersebut di lakukan sejak 2015 silam
menurutnya sejak Andi Samsu Alam menjabat sebagai Kepala Desa, pelapor tidak pernah menerima SPPT.

Bahkan menurut korban sudah mengetahui bahwa SPPT tersebut ada di tangan kepala desa, namun saat ini di minta SPPT yang dimaksud kepala desa tidak memberikan dengan berbagai alasan.

“Klein saya sudah meminta beberapa kali namun tidak diberikan berbagai alasan, termasuk mau katanya di bawakan tetapi sampai hari ini tidak ada,” kata Dedi Rawan.

Menurut Dedi Rawan kliennya tersebut pernah mendatangi kantor dinas pendapatan daerah (DISPENDA) untuk meminta SPPT tersebut,namun dari keterangan pegawai Dispenda dokumen itu sudah diserahkan ke desa.

“Saya sudah meminta ke dinas terkait yang menangani hal itu, tapi katanya mereka sudah ada di desa dan saya sudah meminta di desa tapi tidak di kasih,” tambahnya.

Bahkan kata Dedi, dirinya sudah melakukan upaya lainnya dengan mengirimkan surat permohonan untuk segera menerbitkan dokumen SPPT PBB namun hal itu tidak diindahkan, terakhir kami mengirimkan surat somasi terkait adanya dugaan tindak pidana, hasilnya kades tidak merespon.

Akibatnya kliennya merasa di rugikan karna hampir 10 tahun tidak pernah membayar SPPT, meskipun sertifikat tanah tersebut atas nama kliennya tapi sampai saat ini dirinya tidak pernah membayar SPPT ke negara.

“Saya mewakili klien kami dan merasa di rugikan oleh ulah oknum tersebut,kami khawatir jika di belakang hal yang tidak diinginkan terjadi,tambahnya dengan menyertakan pasal 415 KHUP pidana tentang penggelapan dalam jabatan Jo pasal 8 dan 10 UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor,” paparnya.

Terpisah, Kapolres Bone AKBP Ardyansyah mengatakan, pihaknya saat ini sementara melakukan penyelidikan dugaan laporan tersebut.

“Sementara masih berproses,” singkatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi