FJG Menyikapi Adanya Pemberitaan Di Salah Satu Media Online Yang Diduga Menjustice Salah Satu SKPD Di Ciamis

FJG Menyikapi Adanya Pemberitaan Di Salah Satu Media Online Yang Diduga Menjustice Salah Satu SKPD Di Ciamis


CIAMIS, LIPUTAN7.ID  Salah Satu Media Online tanpa fakta yang jelas dinilai merusak marwah Jurnalis yang selama ini melakukan tugas jurnalis secara profesional.

Pepi Irawan, salah satu Wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Galuh (FJG) mengatakan narasi-narasi yang dimuat dalam Media Online tersebut tidak memenuhi kaidah Jurnalistik

dan terkesan menjudge. Ironisnya, tak hanya nama SKPD yang dicatut, kepala SKPD dan Kabidnya (Dinas PUPRP_red) hingga nama Bupati Ciamis disebutkan dalam narasi berita online Pelita Indonesia secara tidak bertanggungjawab.

“Unsur dasar berita saja tidak memenuhi. Minimal unsur 5 W 1 H. Jadi, media online Pelita Indonesia.com harus bisa mempertanggung jawabkan pemberitaanya,” ujarnya. Kamis, (23/06/2022).

“Karena ini menyangkut marwah Jurnalis khususnya yang bertugas di Ciamis” tegas Pepi.

Sementara itu, atas nama seluruh Jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Galuh baik itu dari Media Online, Cetak dan Televisi, Pepi mendorong dinas PUPR untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib karena ini sudah masuk ranah pidana.

Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 ada pasal pidana yang tidak boleh dianggap sepele oleh Media.

Hal ini sudah tertuang dalam Bab VIII UU No 40 Tahun 1999 yang mengatur ketentuan Pidana, yaitu pada pasal 18 ayat 2 : Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan pasal 3 yang berbunyi Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Jadi, dibalik kebebasan Pers ada pasal pidana yang bisa menjerat Media apabila tidak diindahkan. Pasal ini yang menjadi dasar kami mendorong dinas PUPR untuk menindaklanjuti pemberitaan Pelita Indonesia ke ranah hukum,” tutup Pepi.

(Yusef Ferry S/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi