Imigrasi Kelas III Non TPI Sosialisasi Pengawasan Orang Asing Dengan Melibatkan Semua Pihak Termasuk Masyarakat

Imigrasi Kelas III Non TPI Sosialisasi Pengawasan Orang Asing Dengan Melibatkan Semua Pihak Termasuk Masyarakat


PAMEKASAN, LIPUTAN7.ID Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan dengan melakukan sosialisasi keimigrasi pengawasan dan pelaporan orang asing dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam acara sosialisasi keimigrasi yang digelar di Aula Hotel Musdalifah Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. Kamis, (30/06/2022).

Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Imam Bahri, SH.MH mengatakan, bahwa sangat penting untuk penguatan kedaulatan Negara dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Maka dari itu, Imigrasi membuat suatu kebijakan yang lebih mengedepankan tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian adalah bentuk implementasi kegiatan patroli darat dan laut.

Lebih Imam, Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan orang asing, mengedukasi serta memberikan sosialisasi kepada orang asing untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan Izin tinggal yang telah diberikan kantor Keimigrasian mempunyai wilayah kerja 4 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan pengawasannya adalah Warga Negara asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI).

Darwin Piandu S.H,M.H Kepala SubSeksi Teknologi Informasi ,Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menambahkan, dalam sosialisasi mengatakan selain kerjasama dengan hotel penginapan dan pondok pesantren,dengan instansi terkait pun harus selalu berkoordinasi dan bersinergi guna melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.

Acara sosialisasi Keimigrasi di hadiri oleh stekholder yang nantinya bisa sinergitas dalam program pengawasan dan paleporan orang asing, artinya apa, saat hendak kunjungan ke Parawisata yang ada disetiap daerah khususnya Kabupaten Sumenep.

“Sosialisasi Keimigrasi Pengawasan dan Pelaporan Orang Asing, tidak lain untuk mendukung program pemerintahan pusat tapi hal yang paling pokok adalah bagaimana sistem tersebut bisa masuk kepolosok pelosok desa, mulai dari RT, Kapala Desa,Kapolsek dan Koramil yang ada di tingkat kecamatan,” tuturnya.

“Sehingga bisa muda untuk mengetahui adanya kunjungan warga negara asing yang masuk ke tempat Parawisata, maka justru itu, kita terus membangun sinergitas dengan stekholder yang ada di wilayah kabupaten setempat,” pungkasnya. (Idrus/Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi