LSM BCW Mendukung Dan Meminta KPK Usut Tuntas Mengenai Dugaan Gratifikasi Pasca Lelang Jabatan

LSM BCW Mendukung Dan Meminta KPK Usut Tuntas Mengenai Dugaan Gratifikasi Pasca Lelang Jabatan


BANGKALAN, LIPUTAN7.ID Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Rabu, (10/08/2022).

Dua minggu yang lalu masyarakat Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan informasi adaanya OTT dari KPK dan berita tersebut menjadi berita nasional bahkan ketua KPK memberikan keterangan terkait adanya dugaan OTT tersebut, pada 25 Juli 2022.

Dikalangan aktivis dan wartawan sangat mendukung jika betul-betul ada OTT bahkan para pencari berita dan masyarakat menunggu dinas apa dan pejabat atau kepala dinas apa yang ditangkap KPK.

Setelah besoknya KPK tidak membawa tersangka dan informasi hanya pemanggilan terhadap pejabat yang mengikuti Asesmen yang diduga kuat ada jual beli jabatan.

Tidak bisa dipungkiri, tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pegawai negeri selalu mendapatkan perhatian lebih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saya sebagai ketua LSM Bangkalan Corruption Watch (BCW) sangat mendukung dan minta KPK mengusut tuntas terkait adanya dugaan gratifikasi paska lelang jabatan di pemkab bangkalan.
Karena saya yakin KPK datang ke bangkalan pastinya punya bukti yang kuat untuk menjadikan tersangka.

Dan tidak mungkin tanpa informasi yang valid dan bukti yang kuat KPK datang ke bangkalan karena kita tahu anggaran KPK untuk mengusut kasus ke daerah memakan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin pulang dengan tangan hampa.

Menukil kanal kpk.go.id, tindakan gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi acap kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negera, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar.

Harapan saya KPK tidak main main dalam mengusut kasus di bangkalan karena masyarakat juga menduga-duga KPK sudah dikondisikan sehingga tidak membawa pelaku yang terlibat dalam lelang jabatan dan saya yakin marwah KPK juga di pertaruhkan.

Jika dalam waktu dekat KPK belum menetapkan tersangka maka LSM BCW akan mengajak aktivis bangkalan untuk melakukan aksi di depan gedung merah putih untuk mendesak KPK,” tutur Syukur Sabidin.

(MzL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

terpopuler

Rekomendasi