Menelisik Skandal Dugaan Mafia Tanah Di Sumenep

Menelisik Skandal Dugaan Mafia Tanah Di Sumenep


SUMENEP, LIPUTAN7.ID  Desas-desus Mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumenep saat ini sedang menjadi sorotan publik, korban dugaan mafia tanah kali ini datang dari salah satu pengusaha Agus Haryanto, ST.

 

Saat jumpa pers pada Kamis malam (15/9/2022) yang berlokasi di Mami Muda tepatnya di jalan Kapten Tesna Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Agus Haryanto, ST, melalui kuasa hukumnya Sulaisi Abdurrazaq, SH, yang diduga ada keterkaitannya dengan kegaduhan kasus tanah yang menjadi bola panas saat ini.

 

Dalam jumpa pers tersebut juga dihadiri oleh salah satu pemilik objek tanah yakni RB. Roeska Pandji Adinda yang dikenal dengan sebutan Gus Ruska.

 

Dalam keterangannya, Sulaisi sapaan akrabnya menceritakan kronologi yang akhirnya menjadi polemik dalam dugaan skandal isu Mafia Tanah.

 

“Kronologinya, tanah yang akhirnya berstatus tanah hak milik tersebut awalnya dimiliki oleh Gus Ruska, namun kemudian menjadi tanah hak pakai, dan tak berselang lama tanah tersebut menjadi hak milik dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik,” terang Sulaisi.

 

Disebutkan dalam keterangannya, Sulaisi memaparkan, bahwa tanah tersebut awalnya dijual oleh Subeki kepada Agus Haryanto seharga Rp. 309 juta, namun setelah beberapa saat kemudian sertifikat tersebut diagunkan ke BSI, dengan nilai pinjaman sekitar Rp. 2,5 Miliar. Uang tersebut masuk ke rekening Agus, yang tak lama kemudian uang senilai Rp. 2,5 Miliar itu terdebet ke rekening Subeki.

 

“Pada saat itu, atas Kejadian tersebut Agus langsung konfirmasi kepada Subeki, namun Subeki mengatakan untuk tenang dulu, nanti akan ada transaksi lanjutan, jadi Agus harap bersabar dulu,” jelasnya.

 

Lanjut Sulaisi, Hingga akhirnya jatuh tempo pada cicilan awal dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 38 juta, dijelaskan bahwa cicilan pinjaman ke BSI tersebut sebesar Rp. 38 juta per bulan. Agus membayar cicilan pertama, hingga cicilan kedua juga Agus membayar, namun pada cicilan ketiga, Agus merasa dirinya tertekan dengan nominal senilai Rp. 38 juta itu, akhirnya dia mengkonfrontir Subeki, sembari menanyakan status pinjaman ke BSI tersebut.

 

“Pinjaman kamu (Subeki, red), ke BSI itu kenapa harus aku yang bayar cicilan,” ucap Agus pada saat konfirmasi kesekian kalinya kepada (Subeki.red) dengan heran.

 

“Saat itu Subeki menjawab keluhan Agus dengan memberinya uang sebesar Rp. 100 juta sebagai kompensasi dari rasa heran Agus, sambil mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang tersebut nanti,” paparnya.

 

Hal itu terjadi sejak sekitar tahun 2017 yang lalu, yang belum tuntas hingga saat ini. Karena cicilan dari pinjaman ke BNI tersebut dengan estimasi sekitar 10 tahun.

 

Sejak kejadian itu, Agus merasa dipermainkan dan dirinya merasa tertipu, hingga akhirnya Agus meminta pendampingan pada Sulaisi, SH yang saat ini menjadi kuasa hukumnya.

 

Akhirnya Sulaisi selaku kuasa hukumnya menelusuri fakta-fakta yang terjadi pada Agus sebagai kliennya, dan Sulaisi menemukan banyak hal yang menurutnya janggal dan dinilai lucu.

 

“Tanah tersebut sudah dijual kepada Mas Agus sebesar Rp. 309 juta tetapi di dalam perbankan itu ternyata hak tanggungan Mas Agus kepada pemilik tanah yaitu Subeki ternyata bukan seharga Rp. 309 juta tapi Rp. 2,5 Miliar Rupiah yang kemudian dari rekening beliau terdebet seketika itu ke rekening Agus, dan ada yang unik nih yang perlu disampaikan ke teman-teman media di sini,” ungkap Sulaisi.

 

“Ada surat kuasa namanya wakalah, yang ini bukan masalah yang buat tapi dari pihak perbankan, betul ya dari oknum Perbankan, kantor cabang pembantu BNI Syariah memberi kuasa kepada Agus, di sini dia memberi kuasa, jadi dia hanya statusnya penerima kuasa tetapi penerima kuasa ini untuk apa dan atas nama pemberi kuasa melakukan transaksi pembelian, artinya beliau membeli barang berupa tanah itu kepada Subeki, seolah-olah tanah itu adalah milik Perbankan dalam surat kuasa ini,” lanjutnya.

 

Lebih jauh Sulaisi menjelaskan, “Jadi dia membeli tanah ke Subeki, didalam surat kuasa yang dibuat oleh Perbankan ini seolah-olah tanah yang dibeli itu akan dibeli oleh Perbankan dan Agus membeli hanya sebagai kuasa dari perbankan, aneh kan enggak nyambung gitu loh tetapi faktanya itu ada di dalam dokumen ini bahwa pemberi kuasanya adalah pihak Perbankan, penerima kuasanya adalah Agus untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan Subeki dengan harga Rp. 2,5 Miliar pada tahun 2017,” bebernya.

 

“Transaksinya 2017, uniknya, ini surat kuasa yang tiba-tiba muncul dengan notaris ini tanggalnya sama di hari yang sama, begitu jadi di sini kan 13 Maret 2017 ini sama 13 Maret 2017. Pada Maret 2016 dari 2017 sempat terkendala juga, cuma karena dia merasa dicurangi sehingga dia berkoordinasi dengan pihak Perbankan, namun dari pihak Perbankan, tanah itu malah akan dilelang, jadi begitu intinya.” tandasnya.

 

“Jadi poinnya itu, kami menilai bahwa ini ada pihak di luar perbankan yang menjadi orang yang sangat berpengaruh di internal perbankan sehingga bisa mengatur keuangan bank, karena bisa keluar untuk siapa saja dia bisa atur perjanjian kredit itu, ketika muncul nominal Rp. 38 juta yang sebenarnya sudah diatur, dan supaya bisa keluar anggaran dari perbankan itu harus ada uang muka 43,75%, yaitu sebesar Rp. 1.942.500.000 harus bayar dulu ke Perbankan, nah terus siapa yang bayar itu masih menjadi misteri,” tukasnya. (Dre)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Terkait

Terkait

terpopuler

Rekomendasi