Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta kepala daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT)

Compress 20230122 001553 3835
Foto : Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

JAKARTA, LIPUTAN7.ID – Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta kepala daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

“Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat,” ujar Luhut

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut juga minta kepala daerah agar dapat meningkatkan layanan digitalisasi untuk menutup celah praktek korupsi yang dapat merusak citra bangsa Indonesia.

“Kita tidak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” ujar luhut.

Untuk itu Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menghimbau agar kepala daerah melakukan evaluasi dan pengawasan. Agar upaya tersebut menjadi langkah penting menjaga kepercayaan di masyarakat.

“ Kalian semua bupati, wali kota,dan gubernur, itu dipilih rakyat. Kewajiban kalian bapak ibu sekalian untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan performance yang baik,” Ucap Luhut.

“ Kami minta semuanya agar menciptakan tenaga kerja yang baik, lingkungan yang baik, pembangunan yang baik, dan membuat daerah kalian masing-masing menjadi lebih efisien,” sambungnya.

Minta KPK Tak Sering OTT
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.

“Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu,” ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.

Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Luhut menilai dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.

“Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah,