Tarif PDAM Naik, Koalisi Aktivis Pro Rakyat Bersama Masyarakat Gelar Unjuk Rasa Menuntut Agar Batalkan Kenaikkan

IMG 20230130 WA0335

PALEMBANG, LIPUTAN7.ID Rencana kenaikan tarif air PDAM Tirta Musi pada Maret 2023 ditolak oleh para pendemo yang mewakili masyarakat Kota Palembang.

Para pendemo yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Pro Rakyat bersama Masyarakat, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Palembang, pada Senin, (30/1/2023).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Diketahui, Kenaikan tarif ini untuk kategori pelanggan subsidi/sosial naik 7,5 persen, kelas rumah tangga 15 persen dan kelas niaga 17,5 persen.

Koordinator Aksi, Umar Yuli Abbas dalam orasinya menyampaikan, bahwa kenaikan tarif ini tidak tepat, mengingat saat ini dalam kondisi yang baru saja mengalami pandemi Covid-19.

“Kami meminta kepada Walikota Palembang Harnojoyo untuk membatalkan kenaikan tarif air ini,” katanya.

Lanjut Umar, pada kenaikan ini PDAM pada tahun 2021 telah mendapatkan suntikan modal dari Pemkot Palembang hingga mencapai Rp. 800 Miliar untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Saat itu penyertaan modal tersebut juga telah disetujui oleh DPRD Kota Palembang dalam sidang paripurna,” ungkapnya.

“Suntikan modal yang pertama sebesar Rp. 450 Miliar yang kemudian digenapkan menjadi Rp. 800 Miliar ini, kami rasa sudah cukup untuk meningkatkan pelayanan tanpa menaikkan tarif kepada pelanggan,” tegasnya.

Umar menambahkan, para pendemo nantinya mengancam akan memprovokasi masyarakat untuk tidak membayar tagihan air jika Walikota Palembang tidak membatalkan kenaikan tarif air ini.

“Kami akan meminta kepada masyarakat untuk tidak membayar tagihan air jika tetap naik,” paparnya.

Umar juga meminta kepada Walikota Palembeng untuk menurunkan jabatan Direktur Utama PDAM Andi Wijaya, dikarenakan hal tersebut bukan solusi untuk masyarakat.

“Mencopot jabatan Dirut bukan solusi, kami minta kenaikan dibatalkan,” ujarnya.

Menurut Umar, kenaikan tarif ini tidak sesuai dengan undang-undang 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Memang air dikelola oleh Pemerintah, tapi tidak untuk memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Disisi lain, Asisten I Setda Kota Palembang Ahmad Zulinto yang mewakili Walikota Palembang mengatakan, rencana kenaikan tarif air PDAM ini sudah melalui proses pengkajian yang matang.

“Kebijakan ini InsyaAllah tidak akan memberatkan masyarakat, namun kami akan kembali membedah apa yang diinginkan masyarakat,” tutupnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60