Daerah

Aksi Demo Barisan Muda Nelayan, Protes Kebijakan Pemerintah Cekik Nelayan di Juwana

290
×

Aksi Demo Barisan Muda Nelayan, Protes Kebijakan Pemerintah Cekik Nelayan di Juwana

Sebarkan artikel ini

PATI,LIPUTAN7.ID – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Barisan Muda Nelayan Pantura (BMNP) bersama pedagang menggeruduk kantor Tim Pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pelabuhan Perikanan pantai Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Jum’at (24/11/2023) pagi.

Mereka berkumpul dari TPI Unit 2 Juwana menuju Kantor Tim Pendataan KKP yang lokasinya bersebelahan dengan membawa berbagai tulisan terkait keluhan mereka. Di antaranya ‘Tolong kami nelayan Bapak Presiden’, ‘Harga ikan hancur’, hingga ‘Segel kantor Pendataan paska’.

Aksi sempat memanas antara massa dengan petugas yang berjaga di depan pintu, massa berupaya untuk menyegel kantor. Hingga akhirnya Penanggung Jawab Kantor Tim Pendataan KKP keluar menemui massa.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes sejumlah kebijakan yang menurut mereka mencekik para nelayan.

Terutama terkait pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mereka anggap ugal-ugalan akibat ketidaksesuaian Harga Acuan Ikan (HAI) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Sumiati pedagang ikan di TPI Unit 2 Juwana mengeluhkan ongkos melaut yang tinggi dan tidak sebanding dengan harga ikan yang anjlok.

“Saya mohon kasihan kami nelayan ya pak, nelayan itu sejak dulu belum pulang, solarnya Rp.12 ribu, mahal pak, ikannya dilelang cuma Rp.5 ribu hingga Rp.6 ribu pak, di global (normalnya) Rp.10 ribu, 50 ton itu bayar Rp.20 juta pajaknya,” keluh Sumiati.

“Kapal diberangkatkan, tidak punya untuk surat izin, surat ini didenda, kasihani nelayan tidak pulang-pulang pak,” lanjut dia.

Mereka juga mengeluhkan ongkos melaut yang tinggi dan tidak sebanding dengan harga ikan yang anjlok.

Korlap BMNP Fariz penanggung jawab aksi tersebut menyatakan, selain harga ikan yang terus anjlok karena kurangnya daya serap pasar, nelayan juga dikejar-kejar oleh KKP karena kesalahan yang belum jelas dilakukan oleh nelayan.

Salah satu sumber masalah bagi nelayan adalah adanya SE MKP NOMOR B.1569/MEN- KP/X/2023 yang menargetkan PNBP Pasca-Produksi setara dengan PNBP Praproduksi.

“Hal tersebut sangat memberatkan nelayan karena berapapun hasil tangkap nelayan saat ini tidak akan dipercayai oleh KKP jika pembayaran PNBP-nya di bawah Pra-Produksi dan nelayan dipaksa membuat Laporan Penghitungan Mandiri (LPM) Tambahan dengan ancaman dokumen kapal tidak akan dikeluarkan jika tidak mengisi LPM Tambahan tersebut,” lanjut Fariz.

Kabid Aksi dan Advokasi BMNP Jaharudin juga menyoroti keberadaan Harga Acuan Ikan (HAI) yang seharusnya menjadi kontrol KKP untuk mengendalikan harga ikan dengan upaya melindungi nelayan.

Menurut mereka, pada praktiknya HAI hanya dijadikan standar penarikan pungutan hasil perikanan. Padahal, yang terjadi di lapangan harga ikan jauh di bawah harga patokan ikan yang dikeluarkan KKP.

“Ditambah lagi, sistem pendataan yang tidak bisa menampung cara kerja nelayan juga menjadi masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh petugas pendataan sebab dalam e-PIT hanya ada satu grade ikan.” kata Jaharudin.

Ia menambahkan, di lapangan ada beberapa grade ikan yang harganya berbeda-beda. Ikan yang harganya berbeda ini tetap dimasukan sebagai ikan dengan grade bagus untuk pembayaran PNBP Pasca-Produksinya.