Daerah

Bank Jepara Artha Gelar RUPS Imbas Isu Kolaps, Nonaktifkan Dirut BJA

301
×

Bank Jepara Artha Gelar RUPS Imbas Isu Kolaps, Nonaktifkan Dirut BJA

Sebarkan artikel ini

JEPARA,LIPUTAN7.ID – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha (BJA) Jepara sejak dikabarkan kolaps, para nasabah rame-rame datang ke kantor pelayanan untuk menarik uangnya pada bulan lalu di kantor pusat BJA Jalan A Yani No 62 Pengkol Jepara Jawa Tengah. Selasa (9/1/2024).

BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) akhirnya menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memutuskan menonaktifkan Direktur Utama Jhendik Handoko sejak 4 Januari 2024.

Untuk sementara bank plat merah milik Pemkab Jepara ini dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, Jamaludin Kamal.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta memimpin langsung RUPS selaku Kuasa Pemilik Modal atau Pemegang Saham Pengendali.

Keputusan itu menyeret Direktur Bisnis dan Operasional Iwan Nur Sesetyo dan Nasir, seorang pejabat di Bank ini juga dinonaktifkan.

Pj Bupati Edy Supriyanta saat dikonfirmasi awak media membenarkan penonaktifan tersebut.

“Langkah tersebut diambil karena arahan dari Otoritas Jasa Keuangan menyusul terjadinya persoalan yang dihadapi BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

Sedangkan waktu penonaktifan sampai kapan kita belum tau. Tentu menunggu kembali arahan OJK,” ujarnya. Senin (8/1/2024).

Edy berharap, para nasabah BPR Bank Jepara Artha untuk tidak panik.

“Sebab bank ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, artinya simpanan nasabah dipastikan aman,” tambah nya.

Persoalan yang dialami BPR Jepara Artha ini muncul seiring temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 35 debitur yang persyaratan jaminannya bermasalah karena belum dibalik nama atas nama debitur.

Kondisi itu dianggap bermasalah oleh OJK dan dianggap mengkhawatirkan. Rata-rata debitur ini berasal dari luar kota. Seperti Klaten, Jogyakarta, Sleman, Solo dan Wonogiri.

Akibat permasalahan tersebut, OJK melarang Bank Jepara Artha menyalurkan kredit atau menghimpun dana untuk sementara waktu. Bank Jepara Artha hanya diperbolehkan melayani penarikan uang nasabah.

Hasil audit OJK itu juga diperkuat dengan temuan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasar data yang dihimpun, PPATK menemukan kredit yang diduga bermasalah itu mengalir ke sejumlah nama dan lembaga atau perusahaan.