Daerah

Di Duga Pengurus Partai Menjadi PPK Pasal 35 PKPU 8 Dilanggar

185
×

Di Duga Pengurus Partai Menjadi PPK Pasal 35 PKPU 8 Dilanggar

Sebarkan artikel ini

LAHAT, LIPUTAN7.ID Waktu pemilihan atau pencoblosan surat suara tinggal menghitung hari, namun adanya indikasi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari partai peserta pemilu menyeruak kepermukaan. Adanya temuan dugaan kecurangan tersebut tak ayal mengagetkan banyak pihak, dan jika hasil temuan media ini benar adanya maka pelaksanaan tahapan pemilihan baik itu pemilu, pileg dan Pilkada Kabupaten Lahat Cacat Hukum. Berdasarkan penelusuran media ini dugaan tersebut sangat terstruktur dan rapi.

Saat dikonfirmasikan terjadinya dugaan kecurangan tersebut kepada ketua Bawaslu kabupaten lahat Nana Priana SHI.MM mengatakan bahwa pihak bawaslu menyatakan bahwa (Bawaslu-Red) hanya bisa melakukan rekomendasi ke KPU untuk melakukan konfirmasi terkait hal tersebut.

” Keputusan tentang sanksi terkait adanya temuan dugaan kecurangan dari salah satu pengurus partai yang menjadi petugas PPK adalah ranah KPU kami dari bawaslu hanya bisa merekomendasikan untuk melakukan konfirmasi apakah hal tersebut benar terjadi atau tidak; ujarnya Nana di ruangannya pada rabu (3/1/2024).

Ketua bawaslu Lahat Nana tak menampik bahwa hal tersebut terjadi semasa dirinya masih menjabat sebagai ketua KPU lahat.

Pada saat itu ketika saya masih sebagai ketua KPU tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan namun seiring waktu berjalan ditemukanlah adanya dugaan salah satu pengurus partai yang menjadi PPK. Silahkan melakukan konfirmasi ke KPU lahat”, sambungnya.

Salah seorang anggota komisioner Lahat saat dikonfirmasi oleh media ini kamis (4/1/2024) melalui pesan Whatssap terkait adanya dugaan tersebut apakah sudah dilakukan pemanggilan dan apa saja sanksi yang diterapkan kepada partai atau kepada oknum yang di duga menjadi PPK disalah satu kecamatan di kabupaten lahat. Komisioner KPU lahat tersebut menjawab bahwa dirinya sedang melakukan rapat di bawaslu.

Dalam Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, syarat menjadi petugas PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut;   a. Warga negara Indonesia;                       b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;                                                               c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;                                                 d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;                                     e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;                         f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;                                              g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;  h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan           i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.                                 j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Wewenang PPS (Panitia Pengumutan Suara)                                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPS mempunyai wewenang:                                 Membentuk KPPS;                     Mengangkat Pantarlih;           Menetapkan hasil perbaikan daftar     Pemilih sementara untuk menjadi   daftar  Pemilih tetap;             Melaksanakan wewenang lain yang   diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU   Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan   ketentuan peraturan perundang   undangan; dan                     Melaksanakan wewenang lain sesuai   dengan ketentuan peraturan   perundang-undangan.

Perlu diketahui Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu wajib menyertakan data kepengurusannya diseluruh wilayah Indonesia.

Data kepengurusan dan keanggotaan Parpol tersebut nantinya akan melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu.

Terdapat beberapa profesi yang dilarang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik. Berikut profesi yang dilarang terlibat dalam Parpol beserta dasar hukumnya:                                                    1. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara                                                     Dasar hukum Pasal Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang berbunyi: “Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik.”                                                           2. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Dasar hukum Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.            3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dasar hukum Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang berbunyi: “Prajurit dilarang terlibat dalam: (1). kegiatan menjadi anggota partai politik; (2). kegiatan politik praktis.                       4. Kepala Desa                                      Dasar hukum Pasal 29 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.              5. Perangkat Desa                                 Dasar hukum Pasal 51 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”            6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dasar hukum Pasal 64 huruf (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.”            7. Program Keluarga Harapan (PKH)  Dasar hukum Pasal 10 huruf (i) PERDIRJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, yang berbunyi: “Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: (i). terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusatataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.”                                                         8. Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP)                                                        Dasar hukum Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, yang berbunyi: “…. Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.”       9. Dewas, Komisaris dan Direksi BUMD Dasar hukum Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.                                                  9.Pasal 6 huruf (k), yang berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut: (k). tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.”     Pasal 35 huruf (l), yang berbunyi: “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: (l). tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.“                                     10. Anggota Bawaslu, Bawastu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS Dasar hukum Pasal 117 huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawastu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: (i) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.”                       11. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN                                           Dasar hukum Pasal 21 Ayat 1 huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: ”Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: (i). mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.”                                        Serta Pasal 72 huruf (e) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: (e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.”

Hal yang paling penting adalah Keterlibatan seseorang dalam kepengurusan partai politik, merupakan salah satu hambatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu 2024 yang akan segera dimulai pada bulan februari 2024

Pasalnya, ketika yang bersangkutan menjadi pengurus Partai Politik, bisa dipastikan tidak netral, karena akan mendukung atau memilih partai politik dukungannya.

Sehingga, KPU RI tidak main-main mengenai itu. Bahkan, dalam PKPU No 36 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS, dijelaskan tidak menjadi anggota partai politik, minimal 5 tahun.

Diketahui, persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, mengacu pada peraturan PKPU No 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS tercantum sebagaimana berikut Warga negara Indonesia. Berusia Paling Rendah 17 Tahun. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Mempunyai Integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Selanjutnya PPK dan PPS Tidak boleh Menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu paling singkat selama 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatan.

Berdomisili sesuai dengan wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS Mampu secara jasmani, rohani serta bebas dari pengunaan narkotika. Pendidikan minimal SMA atau Sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. CalonPPK dan PPS harus warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan tidak tergabung dalam partai politik.