BABEL, LIPUTAN7.ID – Koordinator Tambang Ilegal Saman mengeluarkan surat edaran SE yang bertuliskan akan memberi kompensasi untuk media/wartawan di Kepulauan Bangka Belitung, untuk melaksanakan kegiatan tambang Ilegal, di lokasi perairan Tembelok dan Kranggan, kecamatan Muntok Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (20/11/2023)
Dalam surat Edaran yang Di tanda Tangani oleh Saman, mengatakan, “Kami akan memberikan kompensasi untuk Media Di kepulauan Bangka, dalam kegiatan Tambang Rakyat dengan Armada Ponton Isap Produksi (PIP) Jenis selam, di kecamatan Muntok, Bangka Barat, sebesar Rp 5.000.000.00 (Lima juta Rupiah)/bulan”
Persyaratan media/wartawan yang akan di beri kompensasi dengan menyerahkan fotocopy kartu PERS media berwarna yang masih aktif dikumpulkan kepada panitia yang sudah di tentukan, 1 Suyanto Pangkalpinang, 2 Edi mentok surat edaran tersebut ditandatangani langsung SAMAN Sebagai koordinator dalam rencana kegiatan tambang ilegal, pada tanggal 20 November 2023.
Kuat Dugaan ada indikasi Suap media/wartawan demi meraup biji timah di perairan Tembelok dan Kranggan, yang mana lokasi tersebut sudah berulang Kali di tertibkan Satpol Airud polres Bangka barat, bahkan beberapa masyarakat sampai saat ini masih mendekam di penjara mengikuti proses hukum, akibat menambang lokasi tersebut.
Sementara itu Sama selalu Koordinator saat di konfirmasi terkait Surat Edaran tersebut sampai saat ini Saman tidak merespon Konfirmasi dari wartawan,
Begitu juga dengan Kapolres Bangka barat AKBP Ade Zamrah, setiap di konfirmasi terkait permasalahan Tambang ilegal Di perairan Tembelok dan Kranggan lebih memilih bungkam.
Dengan Bungkam nya Aparat Penegak Hukum APH Diduga Saman telah melakukan koordinasi ketingkat pusat dalam kegiatan tambang ilegal tersebut, di harap kan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo segerah bertindak tegas terhadap institusi kepolisian guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, jangan hanya masyarakat kecil yang di jadikan tumbal sebagai bukti kinerja yang sukses, dalam menangani penambangan ilegal di perairan Tembelok dan Kranggan.
