Hukum

Diduga Palsukan Dokumen, Pensiunan TNI Kemplang Tanah Rakyat di Muntok Bangka Barat

146
×

Diduga Palsukan Dokumen, Pensiunan TNI Kemplang Tanah Rakyat di Muntok Bangka Barat

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT,LIPUTAN7.ID – Sebelumnya sempat di beritakan temuan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) ganda pada empat bidang lahan di perumahan Graha Anno milik Novian yang beralamat di Jl. Argo Tirta, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

Empat bidang tanah milik 4 (empat ) orang warga, masing – masing bernama Erwani, Loetfie, Hj Royani Imar, Nurhayati, dicaplok oleh oknum anggota TNI bernama Iswandi yang saat itu masih aktif.

Iswandi yang mengklaim ke empat bidang tanah itu diduga tidak mempunyai dasar dan bukti bukti kuat untuk mengaku sebagai pemilik lahan tersebut

“Sebagian lahan yang dibangun perumahan oleh Graha Anno itu ada surat tanah ganda pak, 4 orang warga yang punya surat hak penguasaan fisik bidang tanah sampai sekarang belum diselesaikan oleh phak pengembang,” kata salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

“Empat warga pemilik surat tanah itu bernama Erwani, Loetfie, Hj Royani Imar dan Nurhayati, warga Sungai Daeng,” sambungnya.

Mendapat informasi ini, Tim media berupaya untuk menemui pihak pemilik surat tanah tersebut guna meminta keterangan dan penjelasan atas lahan yang sekarang hak atas lahan tersebut berada dibawah penguasaan pihak Graha Anno.

Mulia Abadi dari pihak pemilik surat tanah atas nama Erwani dan Loetfie, dan Darul dari pihak pemilik surat tanah atas nama Hajah Royani dan Nurhayati, kepada media ini menjelaskan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dibuat dan dterbitkan pada tahun 2000 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Lingkungan, Kepala Kelurahan dan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Muntok .

“Surat tanah orang tua kami itu dibuat dan diterbitkan tahun 2000 dan diketahui serta ditandatangani Camat waktu itu Drs. Alamsyah Arsyad sedangkan surat tanah Pak Darul diterbitkan pada tahun 2001,” ungkapnya.

Surat Tanah SPPFBT atas nama Iswandi terbit tahun 2013. Iswandi, Lurah Meidiar dan Camat Rahmat Dalu, terbitkan Surat Tanah tanpa Cap Stemple Kelurahan dan Kecamatan tahun 2013 di atas Surat Tanah Warga yang Sah SPPFBT Tahun 2000/2001, Bagaimana kekuatan hukum surat tanah Iswandi tersebut?

Iswandi yang kala itu masih menjadi anggota TNI aktif, diduga dan dianggap telah berlaku sewenang-wenang terhadap warga dengan merampas tanah warga.

Tanpa diketahui Kepala Kelurahan Meidiar dan Camat M Rahmat Dalu, Iswandi berhasil menerbitkan Surat Keterangan No, 140/190.05.01.1002/TN/2013, tanggal 17 Juli 2013, Surat Pernyataan Penguasaan Fsik Bidang Tanah Tanggal 17 Juli 2013 dan Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui Lurah Sungai Daeng Meidiar (dibantahnya) tertanggal 03 Juni 2013.

Namun ada hal yang menjadi perhatian khusus dalam penerbitan surat surat tanah itu, terlihat kejanggalan lantaran pejabat Kelurahan Sungai Daeng dan Camat Muntok untuk tidak membubuhkan cap stemple yang merupakan identitas dinas dan kewenangan Pejabat itu sendiri.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Rohana ke Novian berdasarkan SPPHT milik Iswandi yang terbit diatas lahan milik orang lain.

Tidak menunggu waktu lama, Iswandi langsung mengalihkan surat surat tanah tersebut kepada Rohana, yang kemudian Rohana meneruskan pengalihan hak atas tanah atau lahan itu kepada Pengembang yang bernama Novian Direktur Graha Anno dengan dalih ganti rugi atas lahan senilai 100 juta.

Menurut sumber lainya, bahwa sengketa lahan tersebut sudah pernah dimediasi oleh Sukandi, Camat Muntok, namun belum ada titik temu.

Sumber mengatakan bahwa Novian bersedia mengganti atau memberikan kompensasi sebesar 50 juta perorang, namun penyampai dari Novian belum ada tanggapan dari pihak Mulia dan Darul. Keterangan sumber ini diperkuat oleh pernyataan Camat Sukandi yang mengatakan bahwa masalah in sudah penah dimediasi beberapa waktu lalu namun belum ada titik temu.

“Sudah pernah kita mediasi beberapa waktu lalu, Pak Novian sanggup memberi kompensasi sebesar 50 juta per orang hal ini belum ada tanggapan dari pihak Mulia dan Darul. Jadi kalau masih mau bertemu lagi silahkan aja, untuk tempat saya sediakan tapi saya tidak mau lagi ikutan masalah ini karena dulu sudah ditemukan,” jelasnya.

Novian sendiri membenarkan bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah adanya SPPFBT yang diduga ganda ini di Kantor Kecamatan, oleh Camat Sukandi sebagai mediator.

“Betul pak sudah pernah dilakukan dan saya bersedia memberi kompensasi 100 juta per orang,” kata Novian (16/3).

“Saya siap kalau mau dipertemukan kembali namun harus ada undangan, kalau tidak ada undangan saya tidak mau,” tambahnya.

Permasalahan yang pelik ini seharusnya tidak terjadi, jika para pejabat yang berwenang tidak memberi peluang dan kesempatan kepada para oknum yang tidak mempunyai dasar dan bukti bukti kuat menginginkan untuk menerbitkan surat surat tanah yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam masalah ini, sangat jelas adanya hak warga yang dirugikan, hak – hak dari pihak keluarga Mulia dan pihak keluarga Darul atas lahan yang didukung dengan legalitas yang jelas, surat surat lengkap dan sah dari pejabat yang berwenang dirampas sedemikian rupa oleh Iswandi oknum TNI Aktif kala itu.

Lurah Meidiar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa isi surat itu seperti di palsukan dan meidiar mengatakan pernah juga di waktu silam nama dia di palsukan dan dia lapor ke pihak berwajib.

“Agak rancu surat itu, tanda tangan saya kok dak mirip, tanda tangan saya gak gitu kok aslinya,” itu lagi juru ukur saya kok saya sendiri,” ujarnya heran.

Diketahui, baru-baru ini pihak Mulia Abadi di dampingi penasehat hukumnya melaporkan hal tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(BPN) Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung namun mendapatkan respon panggilan kepada Mulia Abadi untuk menghadiri undangan pada Rabu(26/06/24), pukul 10.00 Wib, untuk klarifikasi kasus pertanahan dengan nomor surat : 167/UND-19.05.MP.01.02/VI/2024 untuk menindaklanjuti pengaduan saudara Mulia Abadi perihal sengketa tanah di Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung(4/7/24).

Tim Media akan terus berusaha melakukan melakukan upaya-upaya konfirmasi ke pihak Iswandi, Rohana dan pejabat terkait yang menerbitkan surat-surat atas nama Iswandi.

Kepada pihak pengembang Direktur Graha Anno, Novian, yang diduga telah mengetahui tentang adanya SPPFBT ganda ini, banyak pihak yang berharap untuk bersikap bijaksana terkait permasalahan ini. Sedianya pihak pengembang segera mengganti kerugian 4 bidang tanah tersebut yang memang menjadi hak warga tersebut.

Sampai berita ini di terbitkan, Tim media masih melakukan upaya konfirmasi lebih lanjut.