Kasus

Kasus Korupsi KONI Tersangka Hendri Ditunda Hanya karena Lolos DCT, Bikin Pengamat Hukum Rambang Geram

341
×

Kasus Korupsi KONI Tersangka Hendri Ditunda Hanya karena Lolos DCT, Bikin Pengamat Hukum Rambang Geram

Sebarkan artikel ini

OGAN ILIR, LIPUTAN7.ID – Kasus Korupsi KONI ditunda karena tersangka Hendri Zainuddin Lolos DCT Jadi Insiden Hukum Buruk. Demikian itu diketahui saat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), mengungkapkan menunda perkara dengan tersangka mantan Ketua KONI, Hendri Zainuddin, karena yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPR RI dari partai NasDem, Jumat 17 November 2023.

Tindakan ini, dinilai pengamat hukum Sayuti Rambang Sayuti, sebagai insiden hukum yang buruk di Sumsel.

Menurut Dia, Kejaksaan harus mampu menjelaskan dasar hukum menunda kasus dugaan korupsi yang dilakukan tersangka. “Sehingga publik bisa mengetahui apa yang menjadi dasar hukumnya. Apakah dasar hukum yang digunakan dibenarkan,” ujarnya.

Selain itu, alumnus hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, mengungkapkan penundaan yang didasarkan menghormati proses hukum pemilihan umum karena pelaku lolos DCT sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024, bukan alasan hukum yang dibenarkan.

“Saya pikir hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar menghentikan sementara kasus ini, karena tidak ada hubungan antara pemilu dengan proses hukum kasus ini,”

“Jika hanya didasarkan alasan yg demikian, maka dimana letak kepastian hukum penegakan hukum kita dan keadilan bagi tersangka lainnya. Sedangkan penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Sehingga tidak boleh ada yang dispesialkan,” sambung Sayuti.

Dia pun yakin jika akan banyak orang yang menyayangkan tindakan penegak hukum di Sumsel dengan melakukan tindakan penghentian sementara proses hukum terhadap Hendri Zainuddin tersebut.

“Harusnya jika sudah didapat dua alat bukti atas dugaan tindak pidana yg telah dilakukan, maka secepat mungkin harus di proses dan dilimpahkan kepersidangan,” sambung Sayuti.

Bukankah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

“Patut kita khawatirkan bahwa para anggota legislatif ataupun kepala daerah yang ‘bermasalah‘ berpotensi mempengaruhi proses hukum dan bahkan menghilangkan barang bukti dengan kekuasaan yang mereka miliki usai terpilih,” papar Sayuti.