Sorot

Kegiatan Siluman,  Diduga PAUD dijadikan Ladang Korupsi oleh Pemdes Bawaosaloo Dao-dao

303
×

Kegiatan Siluman,  Diduga PAUD dijadikan Ladang Korupsi oleh Pemdes Bawaosaloo Dao-dao

Sebarkan artikel ini

NISEL, LIPUTAN7.ID – Oknum Kepala Desa (Kades) Bawaosaloo Dao-dao, Kecamatan Hilimegai Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga melakukan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD). Pasalnya oknum Kades tersebut mengeluarkan anggaran untuk satu item kegiatan PAUD 2021 melalui ADD, namun bukti fisik kegiatan tersebut tida ada.

Hal itu diungkap langsung oleh salah-satu guru PAUD setempat, yang tidak ingin disebut namanya (18/11) kemarin.

“Jangankan dana desa secara keseluruhan, satu item kegiatan mengenai Dana PAUD 2021 saja tidak, dan belum ada bukti fisiknya sama sekali. Lalu kenapa sampai ada realisasi dana desa dalam aplikasi OMSPAN Kemenkeu untuk biaya PAUD senilai Rp 50 juta?,” ngakunya saat dikonfirmasi oleh Liputan7.id.

Sementara, kata dia, Paud yang sudah ada berstatus Negeri dan tidak pernah mendapatkan anggaran  dana desa apapun dari Pemdes Bawosaloo Dao-dao.

“PAUD selama ini tidak memperoleh anggaran dari Dana Desa melalui Pemdes. Barangkali ada sekolah PAUD lain yang disupport atau dibiayai dari dana desa, akan tetapi dimanakah sekolah PAUD tersebut ataukah siluman? Maka hal ini sulit dipercaya apabila ada yang namanya PAUD siluman,” protesnya.

Kebetulan, dugaan kasus tersebut bertepatan dengan pemberhentian BPD Bawosaloo Dao-dao, kecamatan Hilimegai, kabupaten Nias Selatan, Sumut. Pemberhentian itu l, menimbulkan kesan yang sulit dipercaya, dan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat dan sejumlah pihak.

Pasalnya, perwakilan masyarakat tingkat desa yang dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) justru dipecat atau diberhentikan hingga sanksi PAW, saat menyuarakan atau mengungkap kebenaran terkait dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana desa Bawaosaloo Dao-dao.

Tokoh masyarakat setempat yang namanya enggan disebutkan berpendapat, bahwasanya ketegasan dan penegakan hukum dan keadilan cukup menarik perhatian. Dimana, ketika kebenaran hendak diungkap guna untuk ditelusuri malah akhirnya dibungkam.

“Hal yang betul-betul menarik perhatian ialah pemberhentian BPD secara massal (serentak). Masih belum dilakukan audit laporan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, malahan terlebih dahulu BPD ditindak tegas hingga diberhentikan dengan sanksi PAW tanpa audit,”

“Sedangkan, oknum Pemdes (Kades) yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dibuat duduk manis dengan santainya seolah tidak melakukan kesalahan sama sekali,” sambungnya.

“Akan tetapi pada sisi yang berbeda, ketegasan yang ditempuh BPD sangat diapresiasi. Dimana demi mengungkap kebenaran terkait dana desa, mereka siap diberhentikan secara massal (serentak) atas rekomendasi pihak kabupaten melalui Camat meskipun terkesan tidak adil sebab alasan dan bukti konkrit kesalahan BPD masih kurang jelas,” imbuhnya.

Pada tempat yang berbeda, Pemdes setempat menerangkan bahwa setelah dilakukan pemberhentian BPD barulah tim auditor turun ke lokasi pada beberapa waktu lalu namun masih belum ada kesimpulan.

“Terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dana desa maupun pemberhentian BPD, pihak inspektorat kabupaten Nias Selatan telah datang langsung ke lokasi, namun hasil audit disampaikan lebih dulu kepada pimpinan di kabupaten. Kita berharap adanya titik terang terhadap persoalan ini,” tandasnya.