Hukum

Mengulik Perspektif Hukum Pidana Kasus Oknum Kades Lebak Ludahi Wartawan

362
×

Mengulik Perspektif Hukum Pidana Kasus Oknum Kades Lebak Ludahi Wartawan

Sebarkan artikel ini

Mengulik Perspektif Hukum Pidana Kasus Oknum Kades Lebak Ludahi Wartawan

Ali Maskur, Redaktur Pelaksana

TUBAN,LIPUTAN7.ID – Tindakan meludahi seseorang yang disertai dengan kata-kata kotor bisa dianggap sebagai tindakan penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau bahkan penganiayaan ringan dalam konteks hukum pidana Indonesia.

1. Pelecehan (Harassment)

Pelecehan mencakup berbagai tindakan yang mengganggu, menakut-nakuti, atau mempermalukan seseorang. Meludai dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan, terutama jika dilakukan berulang kali atau dalam konteks intimidasi misalnya tindakan fisik, verbal, atau non-verbal yang bertujuan untuk menyebabkan ketidaknyamanan atau merugikan korban.

2. Penyerangan (Assault)

Tindakan meludahi seseorang dapat dianggap sebagai bentuk penyerangan (assault) atau kekerasan ringan (simple battery). Ini tindakan fisik yang tidak diinginkan dan menyerang kehormatan atau kebersihan seseorang.

3. Konsekuensi Hukum

Tindakan meludahi seseorang dapat dikenai sanksi baik dalam hukum pidana maupun perdata, tergantung pada konteks dan yurisdiksi.

Hukum Pidana

Meludahi orang bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Pasal yang mungkin relevan adalah:

1. Penyerangan Ringan (Penganiayaan Ringan)

Pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan, yang bisa mencakup tindakan meludahi jika dianggap sebagai serangan fisik ringan yang tidak menyebabkan luka serius.

2. Penghinaan atau Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pasal 310 KUHP tentang penghinaan dapat diterapkan jika tindakan meludahi dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang.

Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud untuk memaksa atau mengganggu orang lain.

Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata, korban dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan meludahi.

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Meludai bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian non-material (seperti penderitaan mental atau penghinaan).

2. Ganti Rugi

Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita akibat tindakan meludai. Ganti rugi immateriil bisa mencakup kompensasi atas penderitaan mental, reputasi yang tercemar, atau rasa malu yang dialami.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam beberapa kasus, tindakan meludai dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika dilakukan dalam konteks diskriminasi atau pelecehan. Korban dapat menuntut perlindungan dan ganti rugi berdasarkan undang-undang hak asasi manusia.

Diolah dari berbagai sumber