Hukum

Penegakan Hukum Kasus Rudapaksa Terhadap Anak 7 Tahun di Madina Langgar Asas Legalitas

181
×

Penegakan Hukum Kasus Rudapaksa Terhadap Anak 7 Tahun di Madina Langgar Asas Legalitas

Sebarkan artikel ini

Penegakan Hukum Kasus Rudapaksa Terhadap Anak 7 Tahun di Madina Langgar Asas Legalitas

MANDAILING NATAL,LIPUTAN7.ID – Penahanan dan penangkapan dalam kasus tindak pidana khusus bagi anak berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/

Dalam pasal ini disebutkan bahwa penahananan dapat dilakukan dengan syarat usia anak 14 (empat belas) tahun dan ayat 2 menyebutkan, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih, maka sisi yuridis ini sudah final dan tidak ada tawar menawar bagi penegak hukum di Mandailing Natal.

Peralihan kekuasaan kewenangan terkait penangkapan dan penahan bagi anak berhadapan dengan hukum merupakan mutlak kewenangan Polisi dan JPU Madina sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Sebab hanya satu sisi penegakan hukum itu dapat menjalankan memasyarakatkan masyarakat yaitu di wajah Jaksa Penuntut Umum. Dimana hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal jikala terjadi sisi lain yaitu hakim yang memeriksa dijadikan ultra petita akan sangat jarang terjadi pada kasus persetubuhan terhadap anak diabwah umur.

Karena adanya bukti visum yang menunjukkan anak tersebut sudah hilang keperawanannya dan pada kasus ini pelaku anak telah berumur 16 tahun kedua pasal mana lagi digunakan JPU selain dari pasal 81 ayat 1 UU RI NO 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D sebagaimana tersebut terdapat dalam SPDP Polres Madina.

Melihat keutuhan materil pasal 81 ayat 1 diatas jo pasal 76D diatas adalah JPU Madina seharusnya tunduk pada ketentuan yang berlaku dan jangan membuat alasan-alasan yang mengada-ada.

Apakah kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang tidak diketahui atasan langsung atau sejenisnya sehingga pada perkara a quo tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku anak pada saat pelimpahan dari kepolisian kepada kejaksaan atau kita kenal kode formulirnya P21.

Selanjutnya Perlu difahami kita semua, Pasal 76D UU RI/23 /2002 ini diubah dengan UU RI / 35 / 2014 atas UU RI /23 / 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang semula diancam pidana minimum 3 (tiga) tahun, kemudian dirubah pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 /2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pemberatan ancaman pidana minimum menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, dengan melatarbelakangi maraknya kasus persetubuhuan paksa terhadap anak diabwah umur di Indonesia.

Jika dihubungkan maksud Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 /2016 adalah sudah tidak ada ruang bagi Jaksa maupun hakim untuk tidak memerintahkan anak harus dilakukan penangkapan dan penahanan.

Sebab tuntutan pokok dalam pasal 81 ayat 1 diatas sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yaitu tuntutan pidananya paling lama 15 tahun, dan jika penjatuhan pidana dibawah minimum sebagaimana yang saya sebutkan diatas adalah sangat bertentangan dengan Asas Legalitas sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terakhir pasti ada muncul argumentasi dari pihak penegak hukum Mandailing Natal yang mendalilkan pada yurispudensi dan atau pada SEMA No. 1 Tahun 2017 nomor 5 huruf b yang mana memperbolehkan menjatuhkan putusan pemidanaan dibawah pidana minimum.

Dan jika tidak demikian maka hirarki perundang-undangan yang sudah jelas dalam pasal dimaksud leih buat dari pada SEMA maupun yurispudensi sekalipun sebab ini bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan hanya saja sebagai pedoman bagi hakim.

Sumber: Advocat Solahuddin Hasibuan, SHI.MH