Peristiwa

Perangkat dan Kades Tercantum Sebagai Penerima Bansos, Orang Miskin Terdata Mampu

629
×

Perangkat dan Kades Tercantum Sebagai Penerima Bansos, Orang Miskin Terdata Mampu

Sebarkan artikel ini

NIAS SELATAN, LIPUTAN7.ID – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) di kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan, tidak mendapatkan bantuan lantaran namanya diganti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sementara penerima yang sudah lama meninggal, namanya masih tercantum sebagai penerima PKH dan BPNT. Bukan hanya itu, nama perangkat dan Kades Justru tercantum sebagai penerima bansos.

Realisasi yang tidak tepat sasaran itu dikeluhkan dan dipersoalkan oleh beberapa KPM yang sudah berstatus sebagai bukan penerima manfaat, padahal sebelumnya beberapa KPM ini sebagai penerima.

Seorang KPM Bansos BPNT asal kecamatan Lolowau IN (Inisial) mengungkapkan, bahwa ada oknum yang sengaja mempreteli datanya, sehingga dianggap bukan lagi sebagai KPM bansos BPNT.

Sementara sebelumnya, kata IN, namanya tercantum sebagai sebagai penerima BPNT. Namun kini, namanya sudah tidak lagi sebagai penerima BPNT, sehingga dia menduga ada oknum yang mengotak-atik namanya yang berujung tercoret sebagai penerima BPNT.

“Kuat dugaan saya, bawa data saya sudah dipreteli atau diacak-acak oleh oknum yang tertentu yang ada hubungannya dengan pendataan Bansos,” tudingnya (8/9) kemarin.

Dia juga menambahkan, padahal dirinya sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan telah melakukan pengecekan berkali-kali.

“Telah dicek berulang-ulang, tetapi masih kosong alias zonk. Pernah juga konsultasi dengan petugas ataupun pendamping, tetapi hingga kini hasilnya nihil,” ungkapnya.

Disambung oleh KPM PKH asal Kecamatan Lolowau MN (Inisial), dia mengeluhkan hal yang sama, bahwa tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat Bansos.

Tepatnya, lanjut MN, sejak Januari 2023 hingga saat ini tidak lagi menerima Bansos PKH, karena menurut data telah dianggap sudah mampu. Sedangkan sebelumnya, MN tercatat sebagai penerima Bansos PKH melalui pos yang dibagikan dikantor kecamatan dan tidak diberi KKS.

Sekedar diketahui tanggungan MN, yakni 2anak sekolah 2 SD dan 1 anak SMP, sedangkan yang satu lagi masih Balita.

Pendapatan suaminya juga tidak mencukupi, karena hanya sebagai petani getah karet yang harganya saat ini sedang merosot. Apalagi lagi, musim hujan yang berkepanjangan mengakibatkan sumber pendapatan untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi.

Sedangkan melonjaknya harga kebutuhan pokok, seperti beras yang mencapai Rp25.000/kg justru membuat dirinya pusing tujuh keliling.

“Mendingan dari dulu tidak ada program Bansos, barangkali harga barang sembako tidak semahal sekarang,” pintanya.

Disingkap oleh warga yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa pendataan KPM Bansos tidak sesuai harapan pemerintah. Buktinya, masih ada beberapa KPM yang telah lama meninggal dunia (alm), tetapi namanya justru tetap tercantum sebagai penerima.

Bukan hanya itu, tidak tepat sasaran bansos juga terletak pada perangkat desa yang tercantum sebagai KPM.

“Yang paling lucu, ada beberapa Kades tercatat sebagai KPM Bansos. Otomatis hal itu dipengaruhi oleh faktor pengajuan dan penginputan data. Sehingga keluarga yang layak jadi KPM Bansos terabaikan akibat pendataan yang tidak jelas,” tandasnya.