TUBAN,LIPUTAN7.ID – Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominfo SP Tuban, Rita Zahara Afrianti menyebutkan bahwa Diskominfo SP Tuban memperkuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
Hal tersebut disampaikan Rita saat melaksanakan pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Selasa (13/08).
Menurut Rita, KIP perlu dimengerti dan dipahami oleh semua badan publik tidak terkecuali pemerintah desa.
“Monev KIP ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan KIP pada pemerintahan desa dan mendorong tersedianya informasi publik yang sesuai dengan SLIP. Lebih dari itu, mendorong proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” terang Rita.
Diskominfo SP mendorong desa agar mengumumkan, menyediakan dokumen dan informasi serta melayani publik di tingkat desa.
“Merujuk pada peraturan yang ada, maka dokumen dan informasi publik harus diunggah pada website masing-masing. Adapun, kelengkapan dokumen yang dimaksud mulai dari profil desa, gambaran umum, kegiatan, struktur organisasi, visi misi, hingga dokumen anggaran/keuangan, peraturan desa, kebijakan, dan hal-hal yang terkait dengan KIP lainnya,” jelas Rita.
Kepala Desa Binangun, Muhamad Munja, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terutama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat desa, untuk meningkatkan akses layanan informasi publik, juga memastikan sarana dan prasarananya memadai serta operator yang menguasai teknologi.
Sumber:infopublik
Ikuti terus berita terkini liputan7.id, Portal Berita Terpercaya.
