Daerah

Proses Pembentukan PPS di Desa Poteran Tuai Protes Warga, Kenetralan Panitia Dipertanyakan

920
×

Proses Pembentukan PPS di Desa Poteran Tuai Protes Warga, Kenetralan Panitia Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Gambar ilustrasi Panitia perekrutan PPS yang Diduga tidak Netral. (Sumber Mediasuarapublik).
Gambar ilustrasi Panitia perekrutan PPS yang Diduga tidak Netral. (Sumber Mediasuarapublik).

SUMENEP, LIPUTAN7.ID – Setelah viralnya berita PPK di Kabupaten Sumenep sibuk menyawer biduan, yang diduga caleg dari Partai Nasdem (Sumber Radar Madura, pada 23 Desember 2023, lalu), kini pembentukan PPS Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai protes Masyarakat.

Diketahui, protes dari masyarakat tersebut disebabkan oleh dugaan netralitas panitia saat seleksi administrasi rekrutmen panitia di TPS atau KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada akhir Desember 2023 lalu.

Ketua LSM Topan Kabupaten Sumenep, Tri Ahmad, kepada Media Liputan7.id mengungkapkan, bahwa dari sekian peserta yang mendaftar setidaknya ada 6 orang peserta yang tidak lulus dalam seleksi administrasi rekrutment KPPS di Desa Poteran kecamatan Talango.

“Padahal diantara 6 orang yang tidak diloloskan dalam seleksi administrasi tersebut berkualifikasi lebih layak dibanding beberapa diantara mereka yang telah diloloskan. Contohnya, mulai dari kualifikasi akademik, kualifikasi usia, maupun dari segi pengalaman sebagai pelaksana pada periode sebelumnya,” ungkap Tri Ahmad. Senin, (8/1/2024).

Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Tri tersebut menjelaskan, bahwa sedikitnya terdapat 2 orang calon KPPS yang diloloskan oleh PPS Desa Poteran yang dianggap kurang layak daripada 6 orang yang tidak diloloskan.

“Sebelumnya sudah ada masukan dari masyarakat mengenai hal tersebut, tetapi tidak pernah di pertimbangkan oleh panitia sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Yangmana masyarakat mengindikasi adanya ketidaknetralan PPS,” jelasnya.

“Seharusnya sebagai panitia perekrutan itu harus netral. Maka dari itu, saya berharap kepada Panwascam Talango, Bawaslu Sumenep, dan pihak terkait untuk segera melakukan pemanggilan kepada Panitia Perekrutan. Sebab, para panitia diduga kuat sudah melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat,” pungkas Aktivis dari Pulau Nirwana tersebut.

Disisi lain, salahsatu masyarakat Desa Poteran berinisial HL juga mengungkapkan, bahwa mengenai mekanisme rekrutmen, seharusnya PPS wajib mengutamakan terlebih dahulu calon anggota KPPS yang mendaftar melalui seleksi terbuka.

“Seleksi terbuka seharusnya lebih diutamakan, sesuai dengan lingkungan TPS, dan apabila terdapat kekurangan calon anggota KPPS di wilayah TPS tersebut, PPS dapat mengutamakan calon anggota KPPS yang berasal dari lingkungan TPS terdekat atau Desa/Dusun yang sama dengan mempertimbangkan akses,” singkatnya.

Ket Gambar : Surat Ketidakhadiran PPS yang Dikirim ke Pemdes Poteran.
Ket Gambar : Surat Ketidakhadiran PPS yang Dikirim ke Pemdes Poteran.

Maka dari itu, terlebih atas banyaknya protes masyarakat Desa Poteran, Pemerintah Desa (Pemdes) Poteran akan mencoba menengahi masalah yang terjadi dengan cara mengundang beberapa pihak untuk diklarifikasi. Diantaranya, Panwas Desa, Ketua PPS Desa Poteran, dan 6 orang peserta yang tidak lolos secara administrasi.

“Benar, pada hari Senin, 8 Januari 2024 kemarin, Pemdes Desa Poteran sudah mengundang beberapa pihak ke Balai Desa guna untuk klarifikasi, supaya bisa mencegah kericuhan yang lebih parah lagi,” ujar salahsatu Aparat Desa saat di konfirmasi oleh Media ini. Senin, (8/1/2024).

“Namun sangat disayangkan, ketika PPS memberitahukan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan kepada kami, dengan alasan belum koordinasi dengan PPK. Justru dari devisi SDM PPK Kecamatan Talango telah sudi hadir meskipun tanpa diundang dalam acara tersebut,” sesalnya mengakhiri pembicaraannya.