Politik

Ribuan APK Peserta Pemilu Melanggar Aturan, Dicopot Bawaslu Demak

146
×

Ribuan APK Peserta Pemilu Melanggar Aturan, Dicopot Bawaslu Demak

Sebarkan artikel ini

DEMAK,LIPUTAN7.ID – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar lokasi di sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Demak Jawa Tengah. Rabu (27/12/2023).

Pelanggaran pemasangan APK berupa MMT, bendera, spanduk, yakni mulai dari Traffic Light Lingkar Jalan Sultan Fatah menuju Alun-alun Demak, Jembatan Kracaan, Jalan Pahlawan, Hingga Jalan Sultan Hadiwijaya atau Jalan tembus, kembali ke Traffic Light Bogorame.

Bawaslu Demak mendapati peraga kampanye lebih sedikit dibandingkan sebelum diberikan rekomendasi ke tim kampanye dan penyelenggara Pemilu. Namun pelanggaran penempatan lokasi kampanye tetap dilakukan peserta Pemilu meliputi pohon, jembatan, tiang listrik, dan sebagainya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Demak, Kusfitria Marstyasih mengatakan, bahwa sejak 28/11/2023 hingga 18/12/2023 kami sudah mendapatkan laporan.

“Memang jumlahnya ribuan, dari sejumlah APK yang di pasang itu di setiap kecamatan 50 persennya melanggar SK pemasangan APK, oleh KPU Nomor 324 Tahun 2023 dan SK Bupati 273/6 Tahun 2023”, kata Kusfitria. Selasa, (26/12/23).

Menurutnya pelanggaran APK terjadi karena di pasang melewati zonasi. Sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut mengenai penertiban APK selama masa kampanye.

Kusfitria menambahkan bahwa sebelum adanya penindakan dirinya telah berkoordinasi dengan KPU Demak mengenai daftar APK yang melanggar.

“Sudah kami koordinasikan dengan KPU Demak setelah itu nanti Bawaslu Demak melayangkan surat ke partai politik (parpol) untuk menertibkan APK secara mandiri. Namun apabila tidak segera dikerjakan, maka kami akan tetap menindaklanjuti pelanggaran tersebut”, tegasnya.

Ia menerangkan bahwa penertiban tersebut merupakan tahap awal dimulai hari ini hingga 31 Desember 2023.

“Setelah itu kita inventarisir kembali, dan semoga tidak ada lagi yang melanggar regulasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Kusfitria menerangkan peraga kampanye yang ditertibkan statusnya sebagai barang dugaan pelanggaran (PDP), bagi tim kampanye atau parpol terkait bisa mengambil peraga tersebut dengan membuat berita acara.

“Membuat berita acara baik lisan dan tertulis, nanti kita berikan imbauan-imbauan,” terangnya.

Penertiban tersebut melibatkan sejumlah stakeholder yakni Bawaslu, Satpol PP, Kejaksaan, dan lain sebagainya.

Bawaslu berkomitmen untuk selalu melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024, demi kelancaran terselenggaranya pesta demokrasi di Kabupaten Demak.