Daerah

Sekda Payakumbuh Rangkap Jabatan, Diduga Melanggar Undang-Undang

3047
×

Sekda Payakumbuh Rangkap Jabatan, Diduga Melanggar Undang-Undang

Sebarkan artikel ini

AGAM,LIPUTAN7.ID – Rangkap jabatan yang dilakukan oleh Sekda Payakumbuh yang juga sebagai ketua dewan pengawas di Perumda Air Minum Tirta Sago (Pamtigo) kini disorot publik.

Diketahui, berbagai pertanyaan muncul mulai dari ketentuan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki lebih dari satu jabatan hingga pelanggaran kode etik PNS.

Sementara menurut himpunan data Liputan7.id, pada Pasal 17 UU nomor 25 2009, justru melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Ini berlaku bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Terkait sorortan tersebut, Pj. Walikota Payakumbuh, Suprayitno, justru berpendapat bahwa rangkap jabatan sah-sah saja dan mengacu pada pasal 15 Permendagri 37/2018. Namun, perlu dicatat bahwa regulasi ini harus diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Siapa bilang tidak boleh rangkap jabatan, itu sah-sah saja, coba pelajari pasal 15 permendagri 37/2018,”

“Terkait dengan sekda Payakumbuh dilakukan melalui seleksi pada tahun 2020, sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2018. Sesuai pasal 27 Permendagri tersebut anggota dewas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan”, tabraknya.

Ironisnya, Sekda Rida Ananda menerima gaji ganda yang bersumber dari APBD. Sementara hal ini melanggar peraturan pemerintah yang melarang seseorang menerima gaji dari dua mata anggaran. Dari itu, kerugian negara akibat hal ini mencapai Rp720.000.000 selama masa jabatan dewas.

Sehingga dari itu, diduga bahwa Proses perekrutan dewas di Perumda Air Minum Tirta Sago (Pamtigo) diduga mengalami cacat administrasi dan tidak sesuai mekanisme. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali dalam pengangkatan pejabat.

Seorang tokoh masyarakat Payakumbuh, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Dia meminta agar Sekda yang merangkap jabatan mengembalikan gajinya sejak awal merangkap jabatan. Jika ada temuan dari BPK, pengembalian gaji harus dilakukan.

Harapan masyarakat adalah agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat segera mengusut dan mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat gaji ganda ini.

“hal tersebut tidak bisa dibiarkan, saya meminta kepada Sekda Payakumbuh yang rangkap jabatan agar mengembalikan gajinya terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan,”

“Itu tidak boleh jika ada yang digaji dobel dalam satu APBD. Jika ada temuan BPK nantinya dia harus mengembalikan salah satunya. Jika pun tidak ada temuan, tetap dia harus mengembalikan gaji yang diterima terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan, kami berharap bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk segera mengusut dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut,” paparnya.