Nasional

Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan Tanah Percaton Di Sumenep Belum Ditahan, Begini Penjelasan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim

867
×

Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan Tanah Percaton Di Sumenep Belum Ditahan, Begini Penjelasan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim

Sebarkan artikel ini
Ket Foto : H. Mohammad Siddik Selaku Pelapor Kasus Dugaan Penggelapan Tanah Percaton Di Sumenep.
Ket Foto : H. Mohammad Siddik Selaku Pelapor Kasus Dugaan Penggelapan Tanah Percaton Di Sumenep.

SUMENEP, LIPUTAN7.ID – Kasus dugaan penggelapan tanah percaton yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.

Pasalnya, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim beberapa waktu yang lalu telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Sumenep yang disinyalir merugikan Negara senilai Rp 114 Miliar.

Untuk diketahui, ketiga terduga tersangka tersebut diantaranya, berinisial HS (63) selaku Direktur PT SMP, MR (71) mantan kepala desa dan MH (76) mantan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep. Yangmana, hingga saat ini Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Saat dikonfirmasi oleh Media ini, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Dr. Edy Herwiyanto, SH, MH, MKn, mengatakan, bahwa ketiga terduga tersangka pada kasus penggelapan tanah percaton tersebut belum dilakukan penahanan.

“Belum mas,” singkatnya. Sabtu, (9/12/2023).

Lebih lanjut, ketika ditanya alasan belum ditahannya ketiga terduga tersangka tersebut, Kasubdit Tipikor Dr. Edy menuturkan, bahwa minggu depan pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ketiga terduga tersangka itu.

“Terhadap tsk masih akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan minggu depan,” tukas Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Sementara, Mohammad Siddik selaku pelapor saat diwawancarai mengenai pernyataan dari Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut mengungkapkan, bahwa itu sudah tersangka jadi untuk urusan manggil-memanggil adalah kewenangan penyidik dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

“Jadi tentunya kalau pemanggilan pertama tersangka mangkir, tentunya penyidik akan melakukan pemanggilan lagi untuk yang kedua kalinya, dan kalau sudah dipanggil untuk kedua kalinya tetap mangkir, ya itu sudah jelas yaitu, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim harus melakukan penangkapan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Menurut H. Dikdik sapaan akrabnya, kasus ini adalah kasus penggelapan tanah kas Desa bukan penyerobotan, tetapi penggelapan tanah kas Desa tindak pidana korupsi. Sebab, ini tanah Negara atau tanah desa.

“Dan dalam hal ini pastinya juga melibatkan semua pihak, baik dari pihak Desa, Kecamatan, BPN, dan juga pihak pengembang. Oleh karena itu, seharusnya ini adalah tugas penyidik dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim tugas untuk menggali, siapa saja yang terlibat dalam proses tukar guling fiktif ini,” tegas H. Dikdik.

H. Dikdik yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Investigasi LSM Jatim Corruption Watch (JCW) tersebut juga berharap, bahwa pihaknya selaku pelapor meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, dikarenakan masyarakat saat ini dengan diblokirnya 600 sertifikat itu menjerit dan bingung.

“Dengan diblokirnya 600 sertifikat, saat ini masyarakat menjerit dan hal ini atas perbuatan dari pihak pengembang serta aparat desa lain yang terlibat pada saat itu. Jadi saya meminta kepada pihak kepolisian agar segera memanggil dan melakukan penahanan terhadap para pelaku, supaya pelaku kedepannya tidak melakukan manuver-manuver yang seharusnya tidak pernah dilakukan,” tegasnya.

“Itu menjadi tugas pokok penyidik ya, dan tentunya supaya tidak menjadi keresahan, saya meminta semua aset-aset milik tersangka wajib disita, dan bahkan penyidik wajib melakukan pengembangan mengenai kasus ini. Jadi bukan cuma dari pasal penggelapan tanah percaton saja yang diterapkan, melainkan pasal tindak pidana pencucian uang juga harus terapkan,” pungkas H. Dikdik.